Breaking News:

Kuasa Hukum Sekda Subang Aminudin Minta Kejaksaan Jaring Pelaku Lain di Kasus SPPD Fiktif

Sekda Kabupaten Subang, Aminudin, berharap penyidik Kejaksaan Negeri Subang, memproses dan mengembangkan pelaku lain terkait kasus SPPD fiktif.

Tribun Jabar/Irvan Maulana
Dede Sunarya, kuasa hukum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang, Aminudin. 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Subang, Irvan Maulana

TRIBUNJABAR.ID, SUBANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang, Aminudin, berharap penyidik Kejaksaan Negeri Subang, memproses dan mengembangkan pelaku lain terkait kasus surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif.

Hal itu dikatakan kuasa hukum Aminudin, Dede Sunarya.

Menurut Dede, kliennya yang saat ini menjadi tersangka SPPD fiktif tahun 2017 ketika menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Kabupaten Subang, tidak mungkin bertindak sendiri.

"Penyidik kejaksaan harus terus memproses perkara ini. Jika dikembangkan akan ada pelaku lain yang terkait," kata Dede ketika dikonfirmasi Tribun di Kantor Advokat Dede Sunarya And Partner di Jalan Otto Iskandar Dinatta, Sukamelang, Subang, Minggu (22/1/2021).

Sebagai kuasa hukum, Dede Sunarya berencana mengambil langkah-langkah hukum yang pendampingan dengan tahapan atau proses diawali dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga ke persidangan.

Baca juga: Vicky Prasetyo Izin kepada Deddy Corbuzier Sebelum Lamar Kalina, Tapi Tanpa Orang Tua sang Tunangan

Baca juga: KEBETULAN? Dua Peristiwa di Masjid Islamic Center Indramayu Terjadi di Hari dan Waktu yang Sama

"Sesuai dengan bukti-bukti permulaan, karena peran inti dari sebuah peristiwa pidana korupsi tidak mungkin dilakukan oleh pelaku tunggal," imbuh Dede.

Dede mengatakan, sebagaimana komitmen yang dikemukakan kejaksaan pada saat jumpa pers pihak Kejaksaan Negeri Subang beberapa waktu lalu, kejaksaan akan memproses penyidikan lebih lanjut.

"Buktikan hasil jumpa pers itu. Pihak kejaksaan menerapkan pasal 3, pasal 2 dan pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto serta pasal 55 KUHP tindak pidana. Jadi, siapa pun yang turut melakukan harus diproses secara hukum," ujar Dede lagi.

Dede juga berharap agar siapa pun yang terkait dengan indikasi tindak pidana SPPD fiktif di DPRD Kabupaten Subang bersama kliennya bisa ditindak dengan tegas.

Baca juga: Diserang Tawon, Kakek yang Sedang Cari Rumput di Pemalang Tewas, Ada Puluhan Bekas Sengatan

Baca juga: Roy Vebrianto Korban Serangan KKB di Papua Terakhir Berkomunikasi dengan Ibu: Doakan Saya Terus

"Jangan tebang pilih, semua pelaku yang melakukan ataupun pelaku yang terlibat harus diproses." tutup Dede. (*)

Penulis: Irvan Maulana
Editor: Giri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved