Breaking News:

Di Tengah Banjir Kalimantan, Ada yang Ngotot Minta Izin Tambang, Dedi Mulyadi Minta Semua Dievaluasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendesak pemerintah segera mengevaluasi secara menyeluruh

istimewa
Dedi Mulyadi 

TRIBUNJABAR.ID - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendesak pemerintah segera mengevaluasi secara menyeluruh penambangan hutan yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir.

Hal itu untuk mencegah peristiwa serupa terulang pada waktu mendatang. Desakan itu terkait bencana banjir besar yang melanda Kalimantan dan menyebabkan ribuan rumah terdampak.

Dedi mengatakan, evaluasi itu meliputi penambangan ilegal dan pemanfaatan hutan ilegal karena jumlahnya saat ini sangat banyak di seluruh Indonesia, dan itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun tanpa ada langkah memadai untuk menanganinya.

"Pemerintah mengalami dua kerugian. Pertama alam rusak dan kedua pendapatan tidak ada. Alam yang rusak mencapai ratusan ribu hektare. Saya sudah berulangkali meminta pemerintah untuk mengevaluasi penambangan hutan yang menyebabkan banjir," kata Dedi, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Hingga Siang, Tim SAR Temukan 4 Korban Longsor Cimanggung, 4 Korban Lainnya Masih dalam Pencarian

Dedi juga meminta pemerintah mengevaluasi faktor bencana. Penyebab bencana harus ditelusuri dan dibuat kajian komprehensif serta diumumkan secara terbuka kepada publik sehingga bisa sama-sama melakukan perbaikan.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) secara sungguh-sungguh memetakan tata ruang di Indonesia yang memiliki semangat keberlanjutan. Hal itu agar daerah tidak mengubah tata ruang 5 tahun sekali.

"Sebab saya paham betul ketika mengubah tata ruang di sebuah wilayah kabupaten, kota atau provinsi, pendekatan ekonomi politik jauh lebih tinggi daripada pendekatan teknis. Saya pernah mengalami itu," kata mantan bupati Purwakarta ini.

Dedi mengatakan, pihaknya juga mendapat informasi bahwa ada satu perusahaan yang masih ngotot mengajukan izin penambangan di tengah duka melanda Kalimantan. Ia minta gubernur dan wali kota kota untuk tidak memberi izin.

"Kok masih ada perusahaan yang masih berpikir kepentingan korporasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus tegas bersikap untuk masalah lingkungan," kata Dedi, tanpa menyebutkan nama perusahaannya.

Baca juga: Antrean Panjang Warga Indramayu yang Ingin Bercerai, Duduk di Selasar Gedung hingga Tempat Parkir

Sebelumya, banjir melanda sejumlah daerah di Kalimantan. Di Kalimantan Selatan, jalur Tans-Kalimantan terputus. Sementara di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Landak, banjir setinggi 1 meter merendam 10 desa.

Selanjutnya di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, banjir merendam 3.000 rumah. Lalu di Nunukan Kalimantan Utara, 8 desa diterjang banjir yang menyebabkan 2.752 jiwa terdampak.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dedi Mulyadi: Saya Sudah Berulang Kali Minta Penambangan Hutan Penyebab Banjir Dievaluasi"

Editor: Ichsan
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved