Breaking News:

Mengapa Wali Kota Bandung dan Wakilnya Tak Disuntik Vaksin Covid-19 Sinovac? Ternyata Ini Alasannya

Hal serupa berlaku untuk Wali Kota Bogor, Wali Kota Depok, dan Bupati Bandung Barat yang baru dikabarkan positif Covid-19.

tribun jabar
Wali Kota Bandung Oded M Danial Positif Covid-19 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, masyarakat yang pernah terpapar Covid-19 untuk sementara tidak mendapatkan vaksinasi.

Oleh karena itu, Wali Kota Bandung Oded M Danial dan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana tidak akan divaksinasi.

Hal serupa berlaku untuk Wali Kota Bogor, Wali Kota Depok, dan Bupati Bandung Barat yang baru dikabarkan positif Covid-19.

"Biasanya pimpinan pemerintahnya antara wakil atau sekda. Jadi di Kota Bandung oleh Sekda, kalau di Depok oleh Wakil Wali Kota Depok," kata Emil.

Emil mengatakan, sebanyak 97.080 dosis vaksin sudah dibagikan ke tujuh daerah tadi untuk penyuntikan sebanyak dua kali untuk setiap orangnya.

Karena sesuai aturannya, vaksin ini disuntikkan kembali di hari ke-14 dengan jumlah yang sama kepada setiap orangnya.

Kondisi penjagaan lokasi vaksinasi perdana Covid-19 di depan Gedung Parahyangan RSUP Hasan Sadikin, Kota Bandung, Kamis (14/1/2021).
Kondisi penjagaan lokasi vaksinasi perdana Covid-19 di depan Gedung Parahyangan RSUP Hasan Sadikin, Kota Bandung, Kamis (14/1/2021). (Tribun Jabar/M Syarif Abdussalam)

"Kami juga mengusulkan ke pemerintah pusat, manajemen vaksin ini diberikan ke daerah. Selama ini yang dipanggil melalui SMS tidak diketahui. Maka pemerintah di daerah tidak bisa mengontrol dan melakukan tindakan terukur," katanya.

Kepada calon penerima vaksin yang menolak, Emil menegaskan, mereka termasuk orang-orang yang membahayakan karena saat ini urgensi vaksinasi Covid-19 sangat tinggi di tengah masa pandemi.

"Situasi normal, mungkin itu hak, menolak masih boleh."

"Tapi karena darurat, situasi perang, emergency, maka menolak vaksin sama dengan Anda membahayakan lingkungan sekitar, Anda menjadi sumber penyakit, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat dan negara," ujar Kang Emil.

Emil menegaskan, mereka yang sudah wajib divaksin dan menolak, berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 84 dan UU Nomor 6 Tahun 2018, dapat dipidana.

Mereka yang menolak vaksinasi dapat ditahan satu tahun atau denda maksimal Rp 100 juta." (syarif abdussalam/nazmi abdurahman/cipta permana/mega nugraha/putri puspita)

Editor: Ravianto
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved