Ditargetklan Segera Selesai, Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Dikebut, Tapi Masih Ada Kendala Ini

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) terus dikebut karena seksi I, seksi II, dan seksi III yakni Cileunyi hingga Cimalaka, Kabupaten Sumedang ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2021 ini.

Direktur Teknik PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT), Bagus Medi Suwarso mengatakan, meskipun hingga tahun 2021 ini masih terkendala masalah pembebasan lahan dan musim hujan, tetapi masalah tersebut masih bisa diatasi.

"Memang pokok pertama adalah lahan yang menjadi kendala kami karena ini cukup sulit dengan adanya beberapa warga yang terus negosiasi," ujarnya saat ditemui di Cimalaka, Rabu (6/1/2020).

Baca juga: Jalan Tol Cisumdawu dari Cileunyi Hingga Cimalaka Sumedang Segera Beroperasi? Ini Kata Pihak CKJT

Namun, terkait hal ini pihanya hanya memiliki tugas untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol, sehingga jika sudah ada pembebasan lahan pihaknya bakal melakukan serah terima lahan.

"Setelah itu baru kami akan membangun konstruksi. Pada intinya, kalau kontruksi kami gak ada masalah," kata Bagus.

Hanya saja, kata Bagus, saat musim hujan seperti saat ini  pihaknya harus memiliki prioritas dalam melakukan proses pembangunan konstruksi jalan tol tersebut.

"Kalau musim hujan kita fokuskan ke struktur, tapi begitu cuaca sudah bagus, kita bergerak terus. Nah, dua hal penting itu kita akan selesaikan secepatnya," ucapnya.

Baca juga: VIDEO-Ratusan Orang Geruduk Kantor Bawaslu Pangandaran, Pertanyakan Penindakan Pelanggaran Pilkada

Diberitakan Tribun sebelumnya, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, mengatakan, untuk mempercepat proses pembebasan lahan proyek Jalan Tol Cisumdawu itu dirinya telah mengambil langkah-langkah umum, di antaranya membentuk dan mengakselerasi kinerja Satgas B yang bertugas melakukan pendataan bangunan dan menyiapkan basecamp untuk koordinasi dan konsolidasi kinerja Satgas B.

"Langkah selanjutnya ialah Mobilisasi Camat dan Kepala Desa yang masuk area pembebasan lahan untuk memberikan fasilitasi dan pengawalan di lapangan," ujarnya beberapa waktu lalu.

Selain itu, pihaknya juga akan mengefektifkan koordinasi Forkopimda dan Forkopimcam untuk mengintensifkan pengamanan di lapangan dalam proses pembebasan lahan tersebut.

Baca juga: Ini Kronologi Lengkap Gilang Dirga Positif Covid-19, Adiez dan Gilang Sempat Santai dan Bercanda

Namun, dalam pelaksanaannya, kata Dony, ditemui beberapa kendala antara lain adanya data hasil pendataan Satgas B yang belum valid dan sinkron sehingga harus diidentifikasi dan diverifikasi ulang.

"Begitu juga kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi antara Satgas A, Satgas B, Kementerian PUPR dan Kemenko Maritim (menjadi kendala). Hambatan lainnya adalah terbatasnya personil Satgas B yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam melakukan pendataan," kata Dony.

Namun demikian, untuk mengatasi semua kendala tersebut, pihaknya telah melakukan konsolidasi Camat dan Kepala Desa agar membantu dan mengawal akselerasi penyelesaian permasalan di lapangan.

"Langkah penanganan selanjutnya adalah dengan mendirikan Posko Bersama di Kantor BPN Sumedang untuk mengakselerasi proses sinkronisasi dan perbaikan data antara Satgas A, Satgas B, Kementerian PUPR dan Kemenko Maritim," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menambah jumlah personel yang terlibat dengan meminta bantuan teknis dari Kementerian PUPR dan Kemenko Maritim (Tim 12), serta dari Kanwil BPN Jabar (Tim 14).