Breaking News:

Pemerintah Larang Aktivitas FPI

Soal FPI Dibubarkan, Gubernur Jabar: Indonesia Butuh Kedamaian dan Fokus pada Pandemi Covid-19

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku sudah menyosialisasikan keputusan pemerintah yang membubarkan FPI lewat keputusan bersama enam menteri.

TRIBUN JABAR / MUHAMAD SYARIF ABDUSSALAM
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan Indonesia butuh kedamaian, butuh ketaatan. "Mari kita fokus pada penyelesaian pandemi Covid-19." 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku sudah menyosialisasikan keputusan pemerintah yang membubarkan Front Pembela Islam (FPI) lewat keputusan bersama enam menteri.

"Pemprov Jabar sudah menyosialisasikan keputusan ini kepada semua daerah untuk menindaklanjuti dengan protap yang sama dengan arahan pemerintah pusat," ujar Gubernur di sela pemantauan malam pergantian tahun di kawasan Jalan Ir H Juanda Bandung, Kamis (31/12/2020).

Ia menyinggung soal hukum harus jadi pijakan untuk tinggal di Indonesia.

Baca juga: FPI Dibubarkan, Rocky Gerung Sebut Ganggu Akal Demokrasi, Fahri Hamzah dan Fadli Zon Pun Menanggapi

Baca juga: Kemenag Tegaskan, Dakwah Pun Tak Boleh Lagi Bawa Nama dan Atribut FPI

Karenanya, keputusan pembubaran FPI harus diikuti karena berdasarkan hukum.

"Hidup ini di Indonesia harus mengikuti tata aturan hukum. Kalau hukum sudah menyatakan kita ini melanggar, tentu ada sanksi."

"Jadi, kami imbau semua warga baik yang terafiliasi dengan FPI atau tidak, untuk menaati keputusan bersama yang dikeluarkan pemerintah pusat," ucapnya.

Ia juga mengatakan bahwa saat ini, di tengah pandemi, semua pihak harus berkomitmen untuk mengakhiri Covid-19.

"Indonesia butuh kedamaian, butuh ketaatan. Mari kita fokus pada penyelesaian pandemi Covid-19."

"Kita kurangi hal-hal yang mengurangi konsentrasi kita. Karena hukum adalah panglima tertinggi," ucapnya.

Terhitung Mulai Rabu

Keputusan resmi pemerintah menghentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan FPI dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI yang diteken bersama 6 pejabat lainnya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD menegaskan sikap pemerintah menolak adanya FPI.

"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini," tegasnya pada konferensi pers di siaran langsung Youtube Kompas TV, Rabu (30/12/2020). (*)

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Hermawan Aksan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved