FPI Dibubarkan dan Segala Aktivitasnya Dilarang, Tak Boleh Konferensi Pers, Ini Penjelasan Polisi

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto menegaskan, FPI tak boleh melakukan kegiatan apa pun setelah dibubarkan.

Capture Kompas TV
Polisi dan TNI datangi Markar Besar FPI untuk menurunkan simbol dan atribut FPI, di Petamburan Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pihak Ormas Front Pembela Islam (FPI) yang dibubarkan dan dilarang berkegiatan, tidak diperbolehkan menggelar konferensi pers

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto menegaskan, FPI tak boleh melakukan kegiatan apa pun setelah dibubarkan.

"Konferensi pers tidak boleh karena mereka (FPI) sudah dilarang melakukan kegiatan lagi," kata Heru saat mendatangi markas FPI di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Merasa Bangga, Maruli Tampubolon: Rasanya Seperti Mimpi, Terpampang di Time Square New Yok

"Kalau atas nama pribadi silakan, atas nama FPI tidak boleh," tambah dia.

Berdasarkan agenda yang diterima wartawan, Sekretaris FPI Munarman sedianya akan menggelar jumpa pers di Markas FPI, Petamburan, pukul 16.15 WIB.

Namun, pada pukul 16.10 WIB, aparat gabungan TNI-Polri sudah lebih dulu datang ke markas FPI.

Heru menyebutkan, kedatangan aparat gabungan ini untuk memastikan FPI tak melakukan kegiatan apa pun lagi setelah dibubarkan.

Petugas TNI-Polri mencopot sejumlah atribut yang masih terpasang di markas FPI.

Petugas juga menangkap sejumlah orang di sekitar markas FPI yang tak bisa menunjukkan kartu tanda identitas mereka.

Baca juga: VIDEO-Dijerat Pasal yang Sama dengan Ariel, tapi Nasib Gisel Disebut Bakal Lebih Tragis

Pemerintah sebelumnya memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi masyarakat FPI.

Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI," ujar Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas.

Halaman
12
Sumber: Kompas
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved