Breaking News:

Purwakarta Bakal Alami Krisis ASN, Bupati Usulkan Tambah Kuota CPNS ke Pemerintah Pusat

Anne Ratna Mustika mengeluhkan banyaknya ASN yang pensiun di 2020 tak sebanding dengan CPNS yang masuk pada formasi 2019.

istimewa
ILUSTRASI Peserta Seleksi CPNS 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengeluhkan banyaknya aparatur sipil negara (ASN) yang pensiun di 2020 tak sebanding dengan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang masuk pada formasi 2019. Kondisi ini akan berlanjut sampai pada 2022 dan Purwakarta bakal krisis ASN. 

Keluhan yang disampaikan Anne Ratna ini saat kegiatan pemberian Taspen kepada 365 orang yang pensiun dengan anggaran yang dikeluarkan pada 2020 ini sebanyak Rp 20 miliar, atau rata-rata per orangnya mencapai Rp 60-70 juta. 

"Semoga ada solusi dari pemerintah pusat karena ada beberapa tempat yang memang tak bisa digantikan oleh tenaga kontrak daerah," katanya, Selasa (29/12/2020) di Pendopo Purwakarta.

Orang nomor satu di Purwakarta ini pun lantas mengusulkan adanya penambahan kuota CPNS 2021 untuk bidang kesehatan juga pendidikan, sebab pada CPNS 2019 tak sebanding antara yang pensiun dengan yang masuk.

Kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Purwakarta, Asep Supriatna menambahkan permasalahan krisis ASN bukan saja terjadi di Purwakarta melainkan kabupaten/kota lainnya bahkan kementerian pun ada. Asep menyebut memang telah ada skema dari pemerintah pusat sebesar 30-70 persen, yakni 30 persen CPNS dan 70 persennya P3K (tenaga kontrak), sehingga 100 persennya dihitung bersamaan jumlah pensiun pada tahun itu.

"P3K kebijakan pengganjian, tunjangan, dan lainnya setara ASN dan ditanggung pusat dahulu. Sedangkan ASN kan melalui dana alokasi umum (DAU). Nah, ini kesulitan bagi kami sebab APBD kami tak kuat jika harus menanggungnya," katanya.

Baca juga: Aa Gym Jalani Isolasi di Rumah Sakit karena Positif Covid-19, Keluarga Aman

Namun, Asep pun mengatakan ada angin segar yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait adanya juklak juknis sejuta tenaga pendidik atau guru. Sampai saat ini, kata Asep, pihaknya tengah menunggu juklak juknis tersebut.

"Seleksi dan gaji ditanggung pemerintah pusat. Kami sekarang kekurangan pengajar sekitar 2.500 orang untuk ASN," katanya.

Ketika disinggung terkait ASN yang pensiun, Asep mengatakan bahwa melihat dari grafik mulai 2019, 2020, 2021, dan 2022 mencapai 500 orang yang purnabakti dan sebagian besarnya ialah guru.

"Beruntung pada formasi CPNS 2019 bupati meminta kuota untuk guru sebanyak 93 persen. Karena kondisinya ya kami kekurangan. Jadi, idealnya ke depan mesti seimbang yang keluar dan masuk atau justru harus banyak yang masuk daripada keluar," ucapnya.

Baca juga: Mahasiswi Cantik Ini Jualan Nasi Saat Pandemi Covid-19, Sop Iga Sapi dan Ayam Gorengnya Maknyus

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved