Breaking News:

Satpol PP Tegas, Pengusata Tempat Wisata atau Hiburan yang Langgar Protokol Kesehatan Akan Disanksi

Jika ada tempat wisata yang langgar surat edaran dan Perwal terkait protokol kesehatan akan disanksi.

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: taufik ismail
tribunjabar/nazmi abdurrahman
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, Rasdian Setiadi. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tim penegakan hukum Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Bandung bakal memberikan sanksi kepada pengusaha tempat wisata atau hiburan di Kota Bandung yang melanggar protokol kesehatan dan perwal. 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, Rasdian Setiadi mengatakan, sanksi yang diberikan nantinya bakal mengacu pada surat edaran Wali Kota Bandung dan Peraturan Wali Kota nomor 73. 

Terkait Kebun Binatang yang tidak akan menerapkan surat rapid test antigen, sebagai syarat masuk kepada wisatawannya, kata Rasdian, bakal dicek lebih dulu oleh Dinas Pariwisata dan Budaya. 

Baca juga: Muncul Klaster Kampus, Kasus Positif di Karawang Tambah 25 Orang, Total Terkonfirmasi Corona 5.117

Baca juga: Mengenal Syekh Abdul Manan yang Jadi Nama Islamic Center Indramayu? Ternyata Bukan Sosok Sembarangan

"Kami minta dicek dulu, karena segela sesuatunya harus mengacu pada surat edaran, baik dari Gubernur maupun Wali Kota, nanti biar dicek dulu kebenarannya," katanya. 

Sebab, kata dia, di surat edaran Gubernur dan Wali Kota sudah jelas, setiap pelanggar protokol kesehatan bakal dikenakan sanksi sesuai Perwal. 

"Sekarang tinggal dicek dulu oleh Disparbud apakah seperti itu atau bagaimana, karena di surat edaran sudah jelas," ucapnya. 

Jika sudah ada laporan dari Disbudpar, Satpol PP sebagai penegak hukum bakal memberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. 

"Nanti kami lihat kondisinya seperti apa dikaitkan dengan situasi dan kondisi Kota Bandung yang masih dalam level kewaspadaan tinggi," katanya. 

"Ya, kami sekarang masih menunggu dulu, kalau betul baru kami tindak lanjuti, karena tidak hanya Satpol saja, kami ada SK dari Wali Kota tim penegakan hukum, ada Satpol TNI, Polri, dan Kejaksaan," tambahnya. 

Baca juga: Viral Video Rumah Bertingkat Roboh di Tepi Sungai Citepus Bandung, Ini Penjelasan Camat Astanaanyar

Baca juga: Indonesia Disebut Tolak Bantuan Miliaran Dollar AS dari Donald Trump, Ternyata Karena Syaratnya Ini

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved