Breaking News:

Pilkada Kabupaten Pangandaran

Hasil Pilkada Pangandaran Digugat ke MK, Bawaslu Siap Memberikan Keterangan Tertulis

Bawaslu Kabupaten Pangandaran siap berikan keterangan tertulis jika gugatan kubu paslon bupati dan wakil bupati Pangandaran nomor urut 2 disidangkan

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Dedy Herdiana
Tribun Jabar/ Hilman Kamaludin
Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Gaga Abdillah Sihab. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kabupaten Pangandaran siap memberikan keterangan tertulis jika gugatan kubu pasangan calon bupati dan wakil bupati Pangandaran nomor urut 2, Adang Hadari-Supratman (Aman) sampai sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diketahui, pengajuan permohonanan gugatan dengan akta nomor 15/PAN.MK/AP3/12/2020 itu sudah tercatat pada Kamis (17/12/2020) pada pukul 22.30 WIB dengan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran.

Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Gaga Abdillah Sihab, mengatakan, meskipun dalam gugatan ini Bawaslu hanya menjadi pihak terkait, tetapi tetap harus menyiapkan data-data.

Baca juga: Sanksi Tegas Menanti Wisatawan yang Langgar Prokes di Pangandaran Saat Libur Natal dan Tahun Baru

"Semua data sedang dikumpulkan dan kita siap memberikan keterangan tertulis kalaupun itu nanti diperlukan di MK," ujarnya saat ditemui Tribun Jabar di kantornya, Rabu (23/12/2020).

Untuk saat ini pihaknya tengah menyiapkan data perolehan suara dari masing-masing pasangan calon hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten, mulai dari data pemilih, pengguna hak pilih, Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

"Kita lihat apakah itu sudah sinkron atau belum. Kalau tidak sinkron, maka di pleno tingkat kabupaten itu, nantinya akan disampaikan," kata Gaga.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan salinan produk KPU karena saat rapat pleno ada hal yang berbeda dengan hasil koreksi dan pengawasan dari Bawaslu.

Kemudian, lanjut Gaga, pihaknya juga mengumpulkan data terkait penanganan pelanggaran seperti tindak pidana money politic yang hingga saat ini sudah ada sebanyak 28 laporan.

"Kita mengumpulkan laporan-laporan tersebut, termasuk netralitas ASN. Lalu, data-data pencegahannya seperti apa, kenapa kejadiannya bisa marak. Kita mencegahnya dengan sosialisasi partisipatif untuk menekan jumlah masyarakat ketika mereka tidak tahu regulasi," ucapnya.

Gaga menegaskan, data-data untuk dibawa ke MK saat persidangan nanti, semuanya sudah disiapkan karena Bawaslu memang harus memberikan keterangan tertulis.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved