Breaking News:

Lampiran Berkas Rancangan Perubahan RPJMD Jabar 721 Halaman, Diperkirakan Selesai Sebelum 2022

Panitia Khusus IX DPRD Provinsi Jawa Barat mulai membahas Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023.

Tribun Jabar/ Muhamad Syarif Abdussalam
Rapat pertama pembahasan Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023 mulai dilakukan Jumat (18/12). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Panitia Khusus IX DPRD Provinsi Jawa Barat mulai membahas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2018-2023. Diperkirakan Perubahan RPJMD Jabar tersebut rampung pada 2021.

Rapat pertama pembahasan Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023 tersebut mulai dilakukan Jumat (18/12). Pansus IX DPRD Jabar sendiri terdiri atas 25 orang ditambah 1 koordinator, diketuai oleh Abdul Harris Bobihoe dari Fraksi Partai Gerindra. Sebagai wakil ketuanya adalah Abdul Hadi Wijaya dari Fraksi PKS serta Yunandar Eka Perwira dari Fraksi PDIP.

"Kami harus bekerja sangat keras karena RPJMD ini lampirannya saja terdiri dari 721 halaman. Kemudian ini mencakup banyak aspek dan banyak sekali indikator-indikator untuk menilai atau kinerja dari Pemprov Jawa Barat," kata Abdul Hadi melalui ponsel, Minggu (20/12/2020).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja dan Kepala Bappeda Jabar Taufiq Budi Santoso, katanya, telah memaparkan kepada Pansus IX mengenai konten dari perubahan RPJMD tersebut.

Pihaknya memahami bahwa dengan adanya perubahan-perubahan global serta adanya pandemi Covid-19 yang sudah sekian 10 bulan terjadi, banyak angka-angka indikator yang berubah.

"Oleh karena itu diperlukan perubahan yang cukup mendasar pada RPJMD ini. Pada hakekatnya RPJMD ini adalah sistematika dari janji kampanye yang telah dicanangkan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang di dalamnya tercakup koreksi terhadap rencana indikator-indikator makro dengan adanya kondisi pandemi ini.

Baca juga: VIRAL Pasutri Berbuat Tak Senonoh di Atas Motor di Tengah Jalan, Ini Penjelasannya

"Di samping itu juga ada beberapa hal faktor-faktor yang terjadi juga, di antaranya perubahan dari RPJMN di tingkat nasional dan perubahan-perubahan teknisnya yang menyampaikan angka-angka ini harus berubah," ujarnya.

Abdul Hadi mengatakan semula targetnya Pansus IX harus menyelesaikan pembahasan ini sebelum akhir 2020. Namun, pihaknya menilai hal tersebut masuh membutuhkan lebih banyak waktu karena aspek-aspek yang dibahas sangat banyak.

"Keduanya, dibutuhkannya RPJMD ini adalah untuk mulai dipakai dalam perancangan APBD 2022. Jadi Pansus juga menyiapkan untuk bekerja lebih panjang dan lebih mendalam mengkaji semua aspek ini," ujarnya.

Terdapat 721 lembar halaman berkas yang harus dialami. Kemudian, pihaknya harus mengkomunikasikan ini dengan banyak stakeholder dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, sampai pemerintahan kota kabupaten.

"Kemudian juga kita ingin mendengar melihat langsung bagaimana wilayah pengembangan yang ada, yang pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian bagaimana pandangan-pandangan para akademisi, kelompok-kelompok masyarakat yang terkait di semua sektor. Jadi ini cukup panjang dan Pansus bertekad beritikad untuk menuntaskan sesempurna mungkin," katanya.

Baca juga: 15 Kambing Kembali Mati, Diduga Akibat Ajag, Rencana Libatkan Perbakin, Harus Penembak Profesional

Baca juga: Striker Liverpool Sadio Mane Jadi Pemain Paling Menakutkan bagi Crystal Palace di Liga Inggris

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved