Kubu Aman Siapkan 10 Pengacara Untuk Melakukan Gugatan Ke MK Terkait Hasil Pilkada Pangandaran

Pengajuan permohonanan gugatan dengan akta nomor 15/PAN.MK/AP3/12/2020 itu sudah tercatat pada Kamis (17/12/2020)

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Siti Fatimah
Ilustrasi Ari Ruhiyat
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020- Kubu pasangan calon bupati dan wakil bupati Pangandaran nomor urut 2, Adang Hadari-Supratman (Aman) menyiapkan 10 pengacara untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil Pangandaran 2020. 

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Kubu pasangan calon bupati dan wakil bupati Pangandaran nomor urut 2, Adang Hadari-Supratman (Aman) menyiapkan 10 pengacara untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil Pangandaran 2020.

Seperti diketahui, pengajuan permohonanan gugatan dengan akta nomor 15/PAN.MK/AP3/12/2020 itu sudah tercatat pada Kamis (17/12/2020) pada pukul 22.30 WIB dengan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran.

Baca juga: Mengenal Sosok Tb Mulyana Syahrudin, Pendamping Herman Suherman yang Menang di Pilkada Cianjur 2020

Ketua Tim Pemenangan pasangan Aman, Taufiq Martin, mengatakan, dari 10 pengacara pasangan Aman tersebut, saat ini tengah menyusun data-data yang nantinya akan dibawa dalam persidangan di MK.

"Betul, kita sudah siapkan 10 pengacara dan saat ini sedang menyusun data-datanya," ujar Taufik saat dihubungi Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Minggu (20/12/2020).

Baca juga: Update Terkini Hasil Pilkada Serentak 2020 di Jawa Barat versi Real Count KPU

Sebanyak 10 orang pengacara tersebut yakni, dari tim pengacara Mohamad Yusup and Partner Law Firm yang berkedudukan di daerah Kota Serang, Banten.

Sementara untuk data yang tengah disusun, kata dia, di antaranya terkait perolahan suara yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten.

"Selain itu, data hasil laporan para saksi di daerah yang sudah dilaporkan ke Bawaslu terkait pelanggaran pada Pilkada 2020 ini," katanya.

Baca juga: Hitung Suara KPU di Tiga Daerah Pilkada Serentak di Jabar Sudah 100 persen, Ini Hasil Terbarunya

Taufik mengatakan, terkait data pelanggaran dalam Pilkada Pangandaran 2020 ini di antaranya dugaan money politic dan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak sesuai dengan absen di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pihaknya memastikan, untuk semua data yang akan dibawa ke MK dalam persidangan itu semuanya sudah lengkap, sehingga pihaknya termasuk 10 pengacara yang sudah disiapkan tinggal menunggu keputusan dari MK.

"Intinya, data yang akan dibawa ke persidangan di antaranya, terkait (dugaan) money politic, jumlah DPT yang tidak sesuai absen, termasuk hasil perolehan suara, itu saja," ucap Taufik.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved