Kerumunan Mega Mendung

Ridwan Kamil Bicara Lagi Soal Jabatan Gubernur Setelah Diperiksa Polisi Soal Kerumunan Habib Rizieq

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bicara jabatan yang hilang akibatan rentetan kasus kerumunan massa di Megamendung, Bogor.

Penulis: Kisdiantoro | Editor: Kisdiantoro
Kolase TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman dan KOMPAS.com/Haryantipuspasari
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut Menko Polhukam, Mahfud MD juga harus ikut tanggung jawab terkait kerumunan massa penjemputan Habib Rizieq. 

Menurutnya ada 37 pertanyaan yang diajukan penyidik ke Ustaz Haris.

"Ada 37 pertanyaan. Selain pertanyaan tentang pribadi, juga seputar acara maulid di Petamburan beberapa waktu lalu," kata Aziz.

Sebelumnya Aziz menuturkan, tim kuasa hukum yang mendampingi dan Ustaz Haris menjalani tes swab terlebih dahulu sebelum diperiksa atau dimintai klarifikasinya.

"Dimulai dengan tes swab dan alhamdulillah negatif tim kuasa hukum dan Ustaz Haris. Mereka sudah masuk dan langsung menjalani pemeriksaan awal," katanya, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Ada Bukti Habib Rizieq Ajak Umat Ramaikan Megamendung, FPI Malah Sebut Itu Undangan dari Habib Hamid

Menurut Aziz, undangan yang dilayangkan penyidik adalah permintaan klarifikasi dan bukan pemeriksaan saksi.

"Sementara tadi koordinasi dengan penyidik, baru Ustaz Haris sebagai panitia yang diminta klarifikasi," katanya.

Ia menjelaskan pernyataan awal yang bisa disampaikan adalah pihaknya menghormati proses hukum yang memang sedang dimulai.

"Akan tetapi di sini kita tekankan bahwa kita meminta, kita sudah melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal dalam acara itu.

"Artinya mitigasi untuk acara tersebut sudsh dipersiapkan. Apa saja itu, yang pertama jalan. Kami memohon penggunaan jalan atau penutupan, penggunaan jalan umum panjang. Artinya kita harapkan masa itu menyebar," paparnya.

"Kemudian di titik-titik tertentu kita sediakan tempat cuci tangan. Kemudian kita sebar kita sediakan banyak masker dari para donatur dan dari pihak internal juga. Hand sanitizer kita sediakan."

"Intinya Protokil kesehatan terus kita umumkan. Yakni 3M. Menjaga jarak, Mencuci tangan, dan menggunakan masker," kata dia.

Kemudian katanya DPP FPI sebagaimana penjelasan Habib Rioeq Shihab, pihaknya taat dengan hukum dan tidak minta diistimewakan.

"Tapi kita minta keadilan kita minta diproses yang sebelum-sebelumnya, di mana antara lain tidak jaga jarak dan tak ada penggunaan masker, seperti acara di Solo yang pengantaran Gibran sebagai calon wali kota," kata Aziz.

"Itu juga diadakan kan acaranya, artinya apa? Kita mengadakan ini bukan kita mau melawan hukum, bukan. Kita melihat ini boleh, karena Pilkada boleh artinya ya kita coba ini. Ini kan acara syiar," ujar Aziz.

Namun Aziz mengakui panitia mengalami kesulitan penerapan prokes saat hari H.

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved