Breaking News:

Paslon Aman Ajukan Gugatan Hasil Pleno Pilkada Pangandaran ke MK, Mau Minta Bantuan Yusril

Tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pangandaran nomor urut 2, Adang Hadari-Supratman

istimewa
Paslon Aman di Pilkada Pangandaran 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pangandaran nomor urut 2, Adang Hadari-Supratman (Aman) mengaku sudah membentuk tim khusus untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut dilayangkan karena diduga terjadi banyak pelanggaran pada Pilkada Pangandaran 2020, terutama banyaknya dugaan praktik money politik hingga masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak sesuai.

Ketua Tim Pemenangan pasangan Aman, M Taufiq Martin mengatakan, tim khusus untuk membantu melakukan gugatan tersebut di antaranya, kuasa hukum pasangan Aman dan para pakar yang sudah pernah bersidang di MK.

"Ada (tim khusus), nanti juga kita akan bertemu dengan Yusril (Yusril Ihza Mahendra)," ujarnya saat dihubungi Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Kisah Pria yang Bertugas Menguburkan Korban Covid-19, Ini yang Ditemuinya di Pemakaman

Ia mengatakan, bukti yang akan diajukan dalam gugatan tersebut yakni semua dugaan pelanggaran Pilkada Pangandaran 2020, seperti dugaan money politik dan masalah jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dengan pemilih yang hadir di TPS tidak sesuai.

"Selain itu masih ada yang lain, seperti pak H Adang sebagai wakil bupati tidak pernah diberitahu dan diajak kompromi masalah pengadaan Quick Count yang dilakukan oleh Pemda," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran mempersilakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pangandaran untuk mengajukan gugatan ke MK jika keberatan dengan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten.

"Selama tiga hari kedepan pasca penetapan ini, kesempatan bagi para pihak dalam hal ini pasangan calon atau pihak terkait yang barang kali ada hal yang ingin dilakukan atau gugatan ke Mahkamah Konsitusi," ujar Ketua KPU Pangandaran, Muhtadin, seusai rapat pleno, Selasa (15/12/2020).

Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Divisi Hukum, Reza Alwan Sovnidar, menambahkan, berdasarkan peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 7, pasangan calon bisa mengajukan gugatan ke MK dengan waktu tiga hari dari penetapan perolehan suara.

"Silakan untuk mengajukan permohonan (gugatan) ke Mahkamah Konstitusi dengan batas maksimal tiga hari sejak ditetapkan," kata Reza.

Baca juga: Menjelang Tahun Baru, Harga Ayam Pedaging dan Telur Ayam Ras di Peternak di Ciamis Terus Naik

Setelah itu, pihaknya akan menunggu jika ada pihak yang mengajukan permohonan sengketa hasil dan KPU juga nantinya akan segera menyiapkan data untuk melakukan klarifikasi gugatan tersebut.

"Kalau yang mengajukan sengketa pasti pihak yang merasa dirugikan, kalau kami posisinya pasif karena kami hanya mempertanggungjawabkan hasil kerja. Jadi kami akan menunggu, permohonannya seperti apa, kemudian dalil-dalil yang dimohonkan kepada majelis di MK seperti apa, nanti akan kami jawab," ucapnya.

Pihaknya memastikan, jika nantinya ada tuduhan dalam gugatan tersebut, KPU akan memberikan bukti kontra termasuk melakukan klarifikasi karena pada prinsipnya, KPU hanya menunggu dan melihat dalam gugatan tersebut.

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved