Breaking News:

Perayaan Tahun Baru Tak Boleh Dilakukan di Tempat Umum, Imbas Meningkatnya Angka Covid-19

Perayaan tahun baru 2021 tidak boleh dilaksanakan di ruang umum. Hal itu untuk mengantisipasi pe nularan Covid-19.

Editor: Giri
TRIBUN JABAR/THEOFILUS RICHARD
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, mengunjungi ITB, Bandung, Rabu (30/1/2019). Luhut yang juga menjabat Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) menyampaikan pemerintah melarang perayaan tahun baru di tempat umum. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Perayaan tahun baru 2021 tidak boleh dilaksanakan di tempat umum. Hal itu untuk mengantisipasi pe nularan Covid-19.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan, guna mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 pascalibur Natal dan tahun baru 2020-2021, pemerintah memutuskan melarang kerumunan dan perayaan tahun baru di tempat umum.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali secara virtual di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi pada Hari Senin (14/12/2020).

Dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarves, Selasa (15/12/2020), Luhut meminta agar implementasi pengetatan ini dapat dimulai pada tanggal 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Adapun alasan yang mendasari keluarnya kebijakan tersebut adalah peningkatan kasus secara signifikan yang masih terus terjadi pascalibur dan cuti bersama pada akhir Oktober 2020.

Baca juga: Disampaikan Langsung Oleh Bima Arya, Kota Bogor Siap Jadi Tuan Rumah Porprov Jabar 2026

Baca juga: Mempelai Perempuan yang Histeris dan Pingsan Saat Mantan Datang Mengaku Khilaf, Begini Sikap Suami

“Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pascalibur setelah sebelumnya trennya menurun,” ujar Luhut.

Luhut mengungkapkan, sejumlah provinsi yang mengalami tren kenaikan kasus Covid-19, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, dan Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut, Luhut juga meminta agar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan dibatasi.

Dia mengusulkan kegiatan itu dilakukan secara daring.

Halaman
12
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved