Pilkada Kabupaten Pangandaran

Ada Apa? Bawaslu Pangandaran Layangkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ke KPU

Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah merekomendasikan KPU Kabupaten Pangandaran untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Giri
Istimewa
Pasangan Jeje Wiradinata-Ujang Endin Indrawan dan pasangan Adang Hadari - Supratman bersaing ketat dalam perkembangan hasil Pilkada Pangandaran. Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di Pilkada Kabupaten Pangandaran. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran telah merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Pangandaran 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, mengatakan, rekomendasi PSU tersebut dilayangkan karena ada indikasi kesalahan teknis pada pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

"Rekomendasi (PSU) sudah dilayangkan dua hari setelah pemungutan dan penghitungan suara. Panwascam juga sudah melayangkan ke PPK," ujar Iwan saat dihubungi Tribun, melalui sambungan telepon, Minggu (13/12/2020).

Ia mengatakan, alasan dilayangkannya rekomendasi PSU kepada KPU tersebut karena ada indikasi human error dan kesalahan teknis terkait mekanisme di TPS saat pemungutan dan penghitungan suara.

"Hanya human error. Contohnya kotak suara dari TPS sebelum dikirim ke PPK harus sudah tersegel atau terkunci. Nah, kami menemukan ada yang belum terkunci," katanya.

Baca juga: Empat ASN di Kota Tasik Terkonfirmasi Positif Covid-19, Statusnya Masuk OTG

Baca juga: Meli LIDA Jelaskan Kondisi Rumah Orang Tua yang Sebenarnya, Pernah Diterpa Isu Gimmick

Menurutnya, meski sekecil, apa pun indikasinya, secara prosedur pihaknya harus melayangkan rekomendasi PSU ke KPU Kabupaten Pangandaran.

Namun, terkait dilaksanakan atau tidaknya PSU, hal itu tergantung keputusan dari KPU.

Namun, kata Iwan, jika KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU, mereka harus memberikan alasan yang komprehensif dan tentunya, KPU juga memiliki hak jawab dan memiliki hak untuk mengkaji terkait rekomendasi tersebut.

"Tapi KPU telah membantah, bahwa hal itu tidak memiliki unsur dan tidak perlu dilakukan PSU," ucap Iwan.

Menurutnya, hal tersebut wajar tidak dilakukan oleh KPU karena indikasi kesalahan teknis itu tidak sampai berpengaruh terhadap apa pun, terutama untuk hasil perolehan suara bagi kedua pasangan calon.

Baca juga: Usianya Mendekati Seabab, Ini 4 Orang Terkaya di Indonesia yang Panjang Umur

"KPU memang membantah karena tidak mengubah apa pun. Itu hanya human error dan kesalahan teknis," katanya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved