Breaking News:

Pilkada Jabar Bisa Timbulkan 9.000 Kasus Positif Covid-19 Baru jika Tanpa Protokol Kesehatan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pilkada Serentak 2020 yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 berpotensi menciptakan lonjakan angka

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Tribun Jabar/ Muhamad Syarif Abdussalam
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Selasa (1/12/2020) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pilkada Serentak 2020 yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 berpotensi menciptakan lonjakan angka kasus positif Covid-19 di Jawa Barat, jika tidak dilakukan pemberlakuan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Tidak tanggung-tanggung, Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan berdasarkan hasil kajian para ahli, Pilkada yang akan diselenggarakan di delapan daerah di Jabar dapat berpotensi menambah jumlah pasien positif Covid-19 sebanyak 9.000 orang, 

"Potensi dari Pilkada ini menambah 9.000 kasus baru, dalam hitungan para ahli. Makanya harus diwaspadai," kata Emil dalam Rapat Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Jawa Barat di Makodam III/Siliwangi, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Patroli Darat dan Siber, Bawaslu Cianjur Awasi Politik Uang di Masa Tenang

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac diprioritaskan untuk Warga di Zona Merah? Ini Penjelasan Gubernur Jawa Barat

Emil mengatakan berdasarkan rapid test yang dilakukan terhadap para petugas pemungutan suara, tidak sedikit di antaranya yang dinyatakan reaktif dan akhirnya menjalani tes swab, termasuk 90 petugas di Kabupaten Bandung. Kemudian petugas yang bersangkutan digantikan dengan orang lain yang telah dinyatakan nonreaktif.

"Prosedurnya, petugas yang reaktif rapid saja, diganti. Jadi yang 90 (orang di Kabupaten Bandung) itu masuk kelompok yang diganti. Jadi yang reaktif kan tidak bisa menunggu ya, maka prosedurnya oleh KPU orang yang reaktif rapid ini langsung diganti. Belum tentu juga dia positif, maka akan berlanjut swab," katanya.

Hal inilah, katanya, yang menunjukkan ketegasan KPU dalam menyelenggarakan pilkada yang aman di Jawa Barat. Hanya saja, pengetesan memang tidak bisa dilakukan kepada para pemilik hak suara.

"Kita tidak bisa mengetes semua pencoblos, yang kita tes adalah petugas. Screening-nya melalui rapid, biar reaktif langsung ganti, langsung swab. Kalau dia ternyata positif, ya mengikuti prosedur protokol," katanya.

Gubernur menyatakan warga tidak boleh berlama-lama di TPS. Setelah menggunakan hak suaranya, harus langsung pulang. Penghitungan suara pun dilakukan secara digital melalui e-rekap.

"Di Jawa Barat sudah saya perintahkan melakukan e-rekap. Kalau dulu manual ngitung suaranya, sekarang digital. Kan nyoblos kita belum boleh, tapi kalau merekap digital saya kira nggak ada masalah. Itu untuk mempercepat supaya orang tidak berlama-lama di satu titik," katanya.

Antisipasi, katanya, sudah dilakukan diikuti dengan simulasi. Tinggal dipraktekkan dengan kedisiplinan di masa pencoblosan.

"Selama kita kunci lubang pernapasan kita ini oleh masker, harusnya sih tidak ada peningkatan ya. Libur panjang ini menunjukkan ketidakdisiplinan berbuah pada peningkatan kasus. Jadi kuncinya hanya 3M saja. Inilah saya titip kepada petugas juga semua pihak agar menaati, buktikan Pilkada bisa sukses tanpa menimbulkan kasus. Karena kasusnya kalau dilanggar, hitungan dari kita potensi bisa sampai 9.000 kasus baru," katanya.

Di Jabar sendiri, daerah yang akan menggelar pilkada pada 9 Desember 2020 adalah Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Indramayu, Karawang, Cianjur, Tasikmalaya, Bandung, dan Pangandaran.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved