Breaking News:

Korupsi Dana Bansos Covid 19

Pernyataan PDIP setelah 2 Kadernya Ditangkap KPK dalam 3 Hari, Menteri Sosial & Bupati Banggai Laut

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menangkap tangan terhadap Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo, Kamis (3/12/2020).

((KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO))
Menteri Sosial Juliari P Batubara tersandung kasus korupsi bantuan sosial penanganan Covid-19. Juliari diduga minta jatah Rp 10 ribu per paket bantuan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya mendukung sepenuhnya langkah pemberantasan korupsi termasuk dengan berbagai bentuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang secara simultan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikannya menanggapi kejadian OTT yang dialami kader PDIP beberapa waktu terakhir ini, yaitu Bupati Banggai Laut Wenny Bukarno, dan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara yang telah ditetapkan sebagai tersangka mendatangi Gedung KPK, Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020) dini hari. Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara yang telah ditetapkan sebagai tersangka mendatangi Gedung KPK, Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020) dini hari. Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19. (Tribunnews/Herudin)

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menangkap tangan terhadap Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo, Kamis (3/12/2020).

"Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," kata Hasto melalui keterangannya, Minggu (6/12/2020).

PDIP, kata Hasto, secara periodik selalu mengingatkan para kadernya untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.

"Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Siapa pun dilarang menyalahgunakan kekuasaan, terlebih melakukan tindak pidana korupsi."

"Kalau sudah menyangkut hal tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu wanti-wanti untuk tidak melanggar hukum. "

"Tertib hukum wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi," ucapnya.

Hasto menjelaskan, PDIP selalu menanamkan sikap antikorupsi dalam berbagai kesempatan.

Termasuk saat menggelar sekolah partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta dalam forum resmi partai seperti rapat kerja nasional (rakernas)

"Dalam tiga kali Sekolah Calon Kepala Daerah terakhir, PDI Perjuangan selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat anti korupsi tersebut," ujarnya.

Selain itu, Hasto mengatakan PDIP mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa OTT tersebut.

Partai terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera.

"Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi," pungkas Hasto.

Editor: Ravianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved