Anak Buah Prabowo Subianto, Fadli Zon Benar, OPM Lakukan Ini di Tanggal 1 Desember

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Perkiraan Fadli Zon terbukti. Beberapa waktu lalu, politisi Partai Gerindra itu memperkirakan pada 1 Desember 2020 tepat peringatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) bakal terjadi aksi.

Fadli Zon bahkan menyarankan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkantor di Papua. 

Ungkapan Fadli Zon tersebut disampaikan ketika ramai pencopotan baliho dan spanduk Habib Rizieq Shihab oleh prajurit TNI.

Fadli Zon menilai, ketimbang mengurusi spanduk, sebaiknya TNI memikirkan Papua yang sedang bergejolak terlabih mendekati peringatan OPM pada 1 Desember.

"Biasanya pd 1 Desember ada peringatan OPM n mereka yg menginginkan Papua merdeka. Sy sarankan Panglima TNI ke Papua n memantau langsung n mengendalikan situasi di sana.  Kalau perlu berkantor sementara di sana. Ini kalau serius “NKRI Harga Mati”," kata Fadli Zon dalam cuitannya di aku Twitter-nya, @fadlizon.

Cuitan itu pun terbukti.

Baca juga: Pemimpin Ormas FPI Rizieq Shihab Minta Maaf Terkait Kerumunan, Polisi: Penyidikan Tetap Berjalan

Pada momentum peringatan HUT OPM 1 Desember, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengumumkan, pihaknya menyatakan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua (menyangkut Papua dan Papua Barat).

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara.

Bahkan, sejumlah media asing menyoroti deklarasi sepihak oleh ULMWP tersebut.

Baca juga: KPK Sita Dokumen dari Rumah Anggota DPRD Jawa Barat di Indramayu

"Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami,” kata Wenda melalui siaran pers berbahasa Ingris yang dilihat Wartakotalive.com di laman resmi ULMWP, Rabu (2/12/2020).

Benny juga menegaskan, sejak saat dideklarasikan, pihaknya tidak akan tunduk kepada pemerintahan Indonesia.

Dalam keterangan pers, pengumuman tersebut menandai intensifikasi perjuangan melawan pemerintahan Indonesia di wilayah tersebut, yang berlangsung sejak 1963.

"Pemerintahan baru yang sedang menunggu bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan, setelah itu akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis. Represi Indonesia saat ini membuat Pemilu menjadi tidak mungkin," demikian bunyi keterangan yang tertulis.

Langkah ini merupakan penolakan langsung terhadap upaya Jakarta untuk memperpanjang ketentuan 'Otonomi Khusus' di Papua Barat, lanjut pernyataan itu.

'Otonomi Khusus', yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2001, akan berakhir pada akhir tahun, dan menjadi sasaran petisi massal yang disponsori oleh 102 organisasi masyarakat sipil di seluruh Papua Barat.