Breaking News:

Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas PPSA XXI Dukung Pembangunan Ekonomi Garut Selatan

Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (Ikal) PPSA XXI mendukung pembangunan ekonomi Garut Selatan yang ditandai dengan penandatangan kerja sama.

ISTIMEWA
Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (Ikal) PPSA XXI mendukung pembangunan ekonomi Garut Selatan yang ditandai dengan penandatangan kerja sama antara Unibersitas Garut (Uniga), PT Pasopati Agri Sejahtera (PT PAS), dan Masyarakat Petani Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, Garut. 

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (Ikal) PPSA XXI mendukung pembangunan ekonomi Garut Selatan yang ditandai dengan penandatangan kerja sama antara Unibersitas Garut (Uniga), PT Pasopati Agri Sejahtera (PT PAS), dan Masyarakat Petani Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, Garut, dalam acara Sidang Terbuka Senat Universitas Garut di Garut, Sabtu (28/11/2020). Sidang Senat Terbuka Uniga itu dalam rangka wisuda Wisuda Parcasarjana, Profesi, Sarjana dan Diploma Angkatan Ke XXIX.

Dalam sambutannya, Ketua IKAL PPSA XXI, Komjen Pol (Purn) Arif Wachjunadi, menjelaskan, dukungan ini diharapkan dapat menggerakkan secara nyata perekonomian Garut Selatan untuk dapat menaikkan taraf hidup masyarakat setempat.

Keterlibatan IKAL PPSA XXI dalam kerja sama tersebut dilatarbelakangi oleh Rektor Uniga, Abudssy Syakur Amin, adalah salah satu anggota IKAL PPSA XXI. Karena memberi dukungan, dijelaskan lebih lanjut, Ikal PPSA XXI siap untuk terjun ke lapangan dan berharap masyakarat Garut Selatan dapat mencapai hidup sejahtera.

Dalam acara kerja sama tersebut, naskah kerjasama ditandatangani oleh Abudssy Syakur Amin (Uniga), Brigjen TNI (Purn) Rusiadi (PT PAS), dan Ayi Priatna (Masyarakat Petani Desa Cikelet). Kerja sama itu disaksikan oleh Bupati Garut Rudi Gunawan dan Arif Wachjunadi yang keduanya juga membubuhkan tanda tangannya.

Kerja sama pembangunan ekonomi model seperti ini sesuai dengan harapan Bupati Garut Rudi Gunawan yang diungkapkan dalam pidatonya.

Dijelaskan Rudi Gunawan, meski lepas dari cap sebagai daerah tertinggal pada tahun 2015, Garut mengalami kendala dalam mendatangkan investor. Salah satu alasan utamanya adalah sebagian besar tanah di Garut dikuasai oleh BUMN dan perusahaan swasta. Sehingga untuk membebaskan tanah satu hektare saja, pemerintah Garut mengalami kesulitan.

Secara detail Rudi Gunawan menjelaskan, luas Kabupaten Garut sebesar 300 ribu hektare.

Sebanyak 85 ribu dikuasai Perum Perhutani, 40. ribu hektare dikuasai oleh perkebunan swasta dan negara.

Hanya sekitar separuh luas tanah Kabupaten Garut yang dikuasai masyakarat.

"Bukti nyata pemerintah Garut mengalami kesulitan adalah ketika terjadi banjir bandang. Pemerintah sulit melakukan pengalihan tidak bisa karena tanah sekitar milik PTPN XII. Kami meminta satu hektare tanah saja sulit sekali dan harus ke menteri, sementara masyarakat membutuhkan hunian sekalipun sementara saja. Sementara UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberi opsi masyarakat memanfaatkan perkebunan di satu wilayah," tegas Bupati Garut itu.

Halaman
12
Editor: Giri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved