Ketua Komisi X DPR RI Serahkan Bantuan Dana Pendidikan untuk 30.150 Siswa di Karawang

Jangan sampai, lanjut Huda, darurat pendidikan pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau sekolah.

Karena itu, tegas Huda, pihaknya mengajak semua pihak untuk membangun solidaritas dengan perannya masing-masing guna mengatasi darurat pendidkan ini.

"Karena itu solidaritas ini menjadi sesuatu yang maha penting guna mengatasi darurat pendidikan ini," tegas Huda.

Baca juga: Puncak Sulibra, Tak Jauh dari Kota, Mendakinya Mudah, Bisa Lihat Sunrise di Antara Lautan Kabut

Syaiful Huda juga menyinggung soal alokasi 20persen anggaran pendidikan dari APBN, yang belum maksimal.

Dijelaskan, berdasarkan hasil survei World Bank atau bank dunia, Unesco, dan Unicef, sampai pada masa pandemi Covid-19 ini, alokasi anggaran pendidikan yang secara keseluruhan mencapai Rp 580 triliun, baru tersalurkan sekitar Rp 350 triliun atau 60 persennya saja.

Anggaran pendidikan tersebut bukan hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, tetapi juga tersebar di bebrapa kementerian lain.

"Ini supaya menjadi awwarnes (peringatan) bagi kita semua. Pertama, betulkah anggaran kita sudah mencapai 20 persen yang nilainya Rp 508 triliun? memang besar sekali, tetapi ini masih mengalami hambatan oleh berbagai persoalan," kata Huda.

Artinya, kata Huda, 40 persen dari dana pendidikan tersebut masih bermasalah. Akibat belum optimalnya pengalokasian anggaran pendidikan tersebut menurutnya bisa dirasakan oleh semua institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta.

Survei kedua, lanjut dia, soal akses siswa terhadap buku pelajaran yang masih menyisakan 47,4 persen. Hampir 50 persen siswa di tanah air ini belum bisa mengakses buku pelajaran.

"Ini PR (pekerjaan rumah)-nya Bu Sri (Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar, Dirjend Dikdasmen Kemendikbud). Ini serius ini," kata  Huda.

Survei ketiga, menyangkut soal kesiapan sarana dan prasarana menyangkut perlindungan Covid-19, di mana 51,1persen sekolah belum bisa mnegadakan sarana kebersihan berikut akses Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yanglayak bagi sekolah.

"Toilet ada tapi masih kurang representatif? ini PR kita bersama Bu Ning, Bu Direktur. Saya ingin hal pokok yang menjadi peroslan isu pendidikan ini diselesaikan," katanya.

Terkait berbagai persoalan tersebut, kata Huda, Komisi X mendorong supaya 20persen anggaran pendidikan sepenuhnya digunakan untuk pendidikan, tidak untuk kebutuhan yang lain.

"Jadi dari Rp 580 triliun yang diproyeksikan untuk fungsi pendidikan itu, hanya Rp 350 triliun yang tersalurkan atau sisanya sekitar Rp 200 triliun itu mungkin masih dihgunakan untuk kebutuhan yang lain," katanya