Tak Dampingi Atalia saat Ulang Tahun, Ridwan Kamil Diperiksa soal Acara Habib Rizieq, Ini Doanya

Emil dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pemimpin Front Pembela Islam ( FPI) Rizieq Shihab di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, 13 November 2020.

Sebelumnya, Polri menuturkan, Emil akan ditanya mengenai implementasi peraturan penanganan pandemi Covid-19 di lapangan.

"Beliau yang mengeluarkan Pergub terkait penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Jawa Barat,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2020).

“Bagaimana implementasinya ke bawah, apa perintahnya ke bawah, kemudian beliau mengetahui kejadian kemarin apa reaksinya, apa upayanya, ini yang nanti akan digali,” sambung dia.

Kerumunan yang ditimbulkan acara Rizieq Shihab berbuntut pada sejumlah keputusan di kepolisan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan.

Tanggapan Pelanggaran Prokes

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi instruksi Menteri Dalam Negeri RI tentang penegakan protokol kesehatan yang menyatakan sanksi bagi kepala daerah yang tidak menaati aturan perundang-undangan termasuk mengenai penegakan protokol kesehatan.

“Saya akan bahas besok, Jumat (20/11/2020). Karena begini, harus dilihat secara komprehensif adakah perilaku tercela dari kepala daerah yang melanggar hukum. Nah biasanya pemberhentian itu dalam definisi pelanggaran hukum jika secara pribadi melakukan perbuatan tercela yang melanggar hukum,” katanya di Gedung Sate, Kamis (19/11/2020).

Jika dikaitkan dengan dinamika kerumunan massa yang terjadi akhir-akhir ini, katanya, maka perlu ada pembahasan lebih lanjut sehingga masyarakat umum mengerti mengenai aturan ini.

Baca juga: Siang Bolong, Banjir Rob Tiba-tiba Terjang Pemukiman Warga di Indramayu, Ratusan Rumah Terendam

“Besok kita elaborasi (membahas instruksi Kemendagri). Contoh demo, itu kerumunan. Masa setiap ada demo, terus kepala daerah yang harus bertanggung jawab secara teknis?” katanya

Di sisi lain, Gubernur menyatakan bahwa kebijakan ini tidak terlepas dari polemik kerumunan orang dalam kegiatan yang dihadiri Rizieq Shihab dari mulai kedatangannya di bandara, kegiatan di Jakarta, hingga kegiatan Kabupaten Bogor. Padahal, dalam pandangannya, dinamika mengenai kerumunan ini terjadi pula sebelum momen kepulangan Rizieq Shihab.

“Tapi mungkin karena berbarengan dengan Habib Rizieq Shihab yang sudah lama tidak di tanah air sehingga menimbulkan atensi luar biasa,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Instruksi itu berisi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh gubernur dan bupati atau wali kota dalam penanganan pandemi Covid-19.

Pada poin pertama para kepala daerah diminta untuk menegakkan secara konsisten protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.