Breaking News:

Pemkab Cirebon Minta Masukan Sejumlah Pihak Mengenai Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19

Pemkab Cirebon bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cirebon gelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait di Pendopo Bupati Cirebon

Tribun Jabar/Ahmad Imam Baehaqi
Rapat koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cirebon bersama sejumlah instansi terkait di Pendopo Bupati Cirebon, Jalan Kartini, Kota Cirebon, Kamis (13/11/2020). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Pemkab Cirebon bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cirebon menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait di Pendopo Bupati Cirebon, Jalan Kartini, Kota Cirebon, Kamis (13/11/2020).

Dalam rapat koordinasi itu, Pemkab Cirebon tampak meminta masukan sejumlah pihak mengenai pemulasaraan dan penguburan jenazah pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, yang membuka rapat koordinasi tersebut menyampaikan penolakan terhadap jenazah pasien Covid-19 masih saja terjadi di Kabupaten Cirebon.

Baca juga: Polresta Cirebon Minta Dai Sisipkan Pesan Pentingnya Patuhi 3M dalam Materi Dakwahnya

Baca juga: Tingkat Kepatuhan Warga Kota Bandung Terus Menurun, Ini yang Dilakukan Oded Lewat Satgas Covid-19

Selain itu, menurut dia, masih ada masyarakat Kabupaten Cirebon tidak menerima kerabatnya yang meninggal dunia dikuburkan sesuai protokol Covid-19.

"Ada yang peti jenazahnya sampai dibuka, hal seperti itu jangan sampai terjadi lagi," kata Imron Rosyadi dalam sambutannya.

Karenanya, pihaknya mengundang pemerintah kecamatan dan perwakilan rumah sakit rujukan pasien Covid-19 dalam rapat itu.

Mereka diminta menjelaskan tentang kondisi masyarakat yang belum menerima penguburan dan tata cara pemulasaraan jenazah sesuai protokol Covid-19.

Imron mengakui, tidak terimanya masyarakat saat ada kerabatnya yang dikubur sesuai protokol Covid-19 dikarenakan proses pemulasaraannya dianggap tidak sesuai syariat.

Padahal, penyusunan SOP proses pemulasaraan jenazah pasien Covid-19 tersebut mengacu pada fatwa MUI.

"Misalnya, pakaian pasien Covid-19 yang tidak dilepas itu dianggap tidak sesuai syariat, padahal memang harus begitu, karena pasien yang meninggal dunia itu syahid," ujar Imron Rosyadi.

Saat rapat berlangsung, sejumlah camat maupun sekretaris kecamatan juga dimintai pendapat mengenai hal tersebut.

Terutama di wilayah yang sempat terjadi penolakan penguburan jenazah sesuai protokol Covid-19, misalnya di Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, pada Oktober 2020.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved