Bukan Kebutuhan Mendesak, Perubahan Nama Perovinsi Jabar Jadi Sunda Tergantung Kajian Akademis

Munculnya wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda bukanlah momen yang tepat saat masyarakat masih menghadapi pandemi Covid-19

Penulis: Andri M Dani | Editor: Giri
Tribun Jabar/Andri M Dani
Rd H Rasich Hanif Radinal (kiri) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Munculnya wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda bukanlah momen yang tepat saat masyarakat masih menghadapi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Hal tersebut diungkapkan Raja Galuh, Rd  R Hanif Radinal Muchtar, kepada Tribun seusai ritual adat jamasan (memandikan pusaka peninggalan Kanjeng Prebu) di Situs Jambansari Ciamis, Minggu (1/11/2020) siang.

“Sekarang momennya tidak tepat (wacana pergantian nama Provinsi  Jabar menjadi Provinsi Sunda). Masyartakat Jawa Barat masih menghadapi masa pandemi (Covid-19),” tutur Raja Galuh (Raja Tanpa Makhota) yang juga Plt Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Rd R Hanif Radinal Muchtar.

Selain situasi saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19, terlebih beberapa hari terakhir di Jabar telah terjadi berbagai  bencana alam, longsor, banjir maupun gempa yang lebih membutuhkan kepedulian dan gotong-royong untuk membantu korban.

Bila perggantian nama tersebut atas pertimbangan budaya, menurut Rd R Hanif, tentu harus mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat Jawa Barat.

“Artinya, masyarakat Jawa Barat sudah siap secara budaya untuk perubahan nama Provinsi Jabar menjadi Provinsi Sunda,” katanya.

Katanya, untuk mewacanakan perubahan nama Provinsi Jabar menjadi Provinsi Sunda memang tidak sulit.

Tapi butuh pertimbangan yang matang, tak hanya dari segi budaya.

Perlu juga pertimbangan secara administrasi, ekonomi, maupun pertimbangan manfaat dan mudharatnya.

“Dari semuanya itu pertimbangan yang utama adalah kajian akademisnya. Kalau kajian akademis memungkinkan, kenapa tidak. Saya mendukung kalau secara kajian akademis memungkinkan. Soal nama kita serahkan pada kajian akademis. Mau namanya Provinsi Sunda atau Provinsi Sunda Galuh, atau nama lain yang lebih tepat terserah bagaimana hasil kajian akademisnya,” ujar Rd Hanief.

Bila wacana pergantian nama Provinsi Jabar tersebut menjadi suatu yang serius dan mendesak, menurutnya, langkah utama yang harus dilakukan adalah kajian akademisnya.

“Kalau dari kajian akademisnya tidak layak, wacana pergantian nama (Provinsi Jabar jadi Provinsi Sunda) tidak perlu dilanjutkan,” katanya.

Secara pribadi, menurut Hanief, pergantian nama Provinsi Jabar menjadi Provinsi Sunda dalam kondisi saat ini bukanlah suatu hal yang mendesak.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved