Breaking News:

Demo Tolak UU Cipta Kerja

Hari ini, 3.000-an Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja se-Jabar Kembali Gelar Aksi Unjuk Rasa

Ribuan buruh dari berbagai konfederasi serikat pekerja di Jawa Barat akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (27/10/2020) pagi.

Penulis: Cipta Permana | Editor: Hermawan Aksan
Istimewa
Tampilan Surat Instruksi untuk menggelar aksi unjuk rasa bagi semua anggota konfederasi serikat buruh/pekerja se-Jabar di Gedung Sate, DPRD Jabar, dan Disnaker Provinsi Jabar besok (27/10/2020) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ribuan buruh dari berbagai konfederasi serikat pekerja di Jawa Barat akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (27/10/2020) pagi.

Aksi turun ke jalan tersebut dilakukan dalam rangka menyikapi rencana penerapan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2020, kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2021, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) Bekasi, Bogor, dan Karawang yang bermasalah dan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta, mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh serikat pekerja serikat buruh se Jawa Barat, Minggu (25/10/2020).

Baca juga: Cegah Unjuk Rasa Anarkis, Polres Majalengka Gelar Pasukan

Dalam kesepakatan rapat bersama tersebut, sedikitnya tiga ribuan pekerja/buruh akan menggelar unjuk rasa di Gedung Sate, DPRD Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, dengan titik kumpul aksi berada di Monumen Perjuangan (Monju).

"Estimasi buruh/pekerja yang akan ikut dalam aksi ini mencapai 3.000-an karena sudah ada surat keputusan bersama Nomor: khusus/SP/SB/JB/XI/2020, yang menginstruksikan kepada setiap pengurus dan perwakilan anggota serikat pekerja/buruh se-Jawa Barat, untuk mengirimkan minimal 10 persen dari jumlah anggotanya masing-masing, mulai jam 08.00 sampai selesai," ujar Muhamad Sidarta saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (26/10/2020).

Menurutnya, dalam aksi tersebut, para peserta aksi akan menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak UMP tahun 2021, menetapkan kenaikan UMK minimal delapan persen, revisi SK UMSK Tahun 2020 Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, menetapkan UMSK 2020 Karawang sesuai rekomendasi Bupati, dan membatalkan/cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan.

Baca juga: VIDEO-Hampir Seribu Personel Keamanan Dikerahkan, Pengunjuk Rasa Gagal Sentuh Gerbang Tol Cileunyi

Rangkaian unjuk rasa akan berlanjut pada 5 November 2020 di Istana Presiden, dengan agenda tuntutan pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang diikuti minimal seratus orang perwakilan dari tiap federasi.

"Selain itu, pada tanggal 9 Nopember 2020 aksi batalkan Omnibus Law akan berlanjut di DPR RI dan di sejumlah daerah lainnya. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut setelah aksi 27 Oktober 2020," ucap Muhamad Sidarta.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved