Jepang Berkomitmen Akan Bangun Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan Mass Rapid Transit (MRT) dan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya menjadi komitmen Jepang dalam menanamkan investasinya di Republik Indonesia.

"Kemarin PM Jepang datang ke Indonesia, pertama kalinya PM Jepang kunjungan kerja luar negeri dengan tujuan Indonesia."

"Ini menunjukkan bagaimana pentingnya Indonesia bagi suatu negara yang cukup berpengaruh di dunia," ucap Budi Karya dalam webinar Kompas Talks, Sabtu (24/10/2020).

Dia menyebut melalui komitmen itu Kementerian Perhubungan siap menjaga amanah hubungan antara Jepang dan Indonesia.

"Mulai dari membangun MRT, Kereta cepat Jakarta-Surabaya, membangun Pelabuhan Patimban, kami siap lakukan dengan baik," tutur Menhub.

Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan kunjungan Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide menegaskan kerjasama Jepang-RI yakni pembangunan MRT tahapan berikutnya.

"Jepang kembali menggarap proyek MRT jurusan timur ke barat. Kemudian kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan Patimban, Investasi otomotif, investasi Mitsubishi. Ini terus didorong dan mereka ingin investasi terus dilakukan," kata Menko Airlangga di kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima lawatan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia, pada Selasa, (20/10/2020).

Presiden menggelar pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. 

Usai pertemuan Presiden mengatakan bahwa telah membahas kerjasama ekonomi dengan PM Jepang.

"Jepang adalah salah satu mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi," kata Jokowi.

Presiden menyambut baik relokasi dan perluasan investasi perusahaan Jepang ke Indonesia seperti Denso, Panasonic, Mitsubishi Chemical dan Toyota. 

Selain itu Presiden juga meminta perhatian terkendalanya izin produk-produk pertanian dan perikanan dari Indonesia.

"Saya tadi meminta perhatian terhadap Jepang adanya kendala izin impor untuk produk pertanian, perhutanan dan perikanan dari Indonesia," katanya.(*)