Ganti Provinsi Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda, Wakil Ketua MPR: Dekati Presiden, Emil Apresiasi Tapi
Nama Provinsi Sunda kembali ramai dibicarakan bahkan dibahas para tokoh. Nama Provinsi Sunda diusulkan untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat.
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Dedy Herdiana
lihat foto
Eni menekankan Sunda bukanlah hanya sebuah etnis, tapi sebuah nama geografis, sehingga tidak usah dibenturkan dengan kesukuan lainnya yang tinggal di Jawa Barat.
"Secara psikologis dan historis, ini sudah mendukung. Tinggal kita berani, dan kompak saja. Kami mengapresiasi tokoh masyarakat Jawa Barat yang menginginkan untuk mengubah nama provinsinya menjadi Provinsi Sunda. Apapagi dengan nama Sunda, dari dulu sudah ada," katanya.
Ketua SC Kongres Sunda, Andri Kantaprawira, mengatakan berdasarkan pendapat para tokoh Sunda, mereka menginginkan agar nama Sunda minimal tertulis dalam sebuah nama administratif, sebuah provinsi.
Hal ini, katanya, sudah dimulai sejak 1926, saat Pemerintah Kolonial Belanda mempersilakan penggunaan nama Provinsi Sunda sebagai nama Provinsi Jawa Barat.
Andri mengatakan ia pun akan langsung menyurati Presiden RI Joko Widodo supaya sejarah pengembalian nama provinsi ini tercipta di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Kami berharap kawasan dan warga yang selama ini tinggal di tempat bernama Jawa Barat akan kembali memiliki spirit jati diri dan kebudayaan, jika namanya jadi Provinsi Sunda," katanya.
Andri mengatakan berbagai tokoh Sunda pun mendukung rencana tersebut, termasuk dari kawasan Pantura Jawa Barat.
Pihaknya akan terus memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak tersebut.
Komentar Ridwan Kamil
Sebelumnya, menanggapi wacana penggantian nama provinsi Jawa Barat menjadi Sunda dan alternatif nama lainnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan hal tersebut butuh kajian mendalam dan harus mendapat kesepakatan berbagai pihak di daerah yang selama ini bernama Jawa Barat.
"Di mana-mana, hidup ini adalah kesepakatan. Jadi perubahan itu silakan selama ada kesepakatan," kata Gubernur yang akrab disapa Emil ini di Gedung Sate, Senin (30/9/2019).
Penggantian sebuah nama yang selama ini sudah disepakati bersama, katanya, harus disepakati juga oleh semua pihak.
Hal ini tentunya membutuhkan kajian, survei, atau bahkan pooling.
"Nah mencari kesepakatannya itu yang harus dicari, apa harus ada uji publik apakah ada survei atau pooling, itu kan harus dipikirkan," katanya.
Emil mengatakan ia mengapresiasi sejumlah dialog dan kajian mengenai penggantian nama Jawa Barat tersebut.
