Ganti Provinsi Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda, Wakil Ketua MPR: Dekati Presiden, Emil Apresiasi Tapi
Nama Provinsi Sunda kembali ramai dibicarakan bahkan dibahas para tokoh. Nama Provinsi Sunda diusulkan untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat.
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Dedy Herdiana
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Nama Provinsi Sunda kembali ramai dibicarakan bahkan dibahas para tokoh.
Nama Provinsi Sunda diusulkan untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat. ( Provinsi Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda)
Upaya penggantian nama Provinsi Jawa Barat itu menjadi salah satu bahasan dalam Kongres Sunda 2020.
Lalu, bagaimana tanggapan Gubernur Jabar Ridwan Kamil? Disbutkan bahwa ia mengapresiasi. Tanggapan lengkapya, simak di akhir artikel.
Kongres ini digelar di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Senin (12/10/2020).
Sebelumnya, wacana penggantian nama menjadi Provinsi Sunda mengemuka berkali-kali dalam berbagai diskusi dan kajian.
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al Haddar yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan tidak ada salahnya jika Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Tatar Sunda.
Selama hasil kajiannya menyatakan bahwa penggantian nama tersebut berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat Jawa Barat.
Fadel meminta Kongres Sunda atau panitia yang memperjuangkan penggantian nama provinsi ini untuk menjalin komunikasi lebih luas dengan tokoh-tokoh masyarakat Sunda, baik yang tinggal di Jawa Barat, Ibu Kota Indonesia, atau luar negeri, untuk mendapat dukungan dan arahan.
"Dekati Presiden. Cari tokoh. Minta waktu. Insya Allah bisa," kata Fadel dalam Kongres Sunda tersebut.
Fadel mencontohkan Provinsi Irian Barat yang kemudian berganti nama menjadi Provinsi Papua.
Begitupun dengan pembentukan Provinsi Gorontalo, yang namanya berbeda dengan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi.
"Saya kasih contoh Provinsi Gorontalo, di antara provinsi bernama Sulawesi. Mereka buat kongres dan dialog. Kami dari MPR, di sini menyerap aspirasi masyarakat, nanti kami sampaikan ke Presiden," katanya.
Anggota DPD RI, Eni Sumarni, mengatakan memang kini nama Sunda sudah nyaris tidak ada di peta, selain Selat Sunda.
Padahal Sunda dulunya sebuah kepulauan sampai Nusa Tenggara.
