Sepanjang Jalan, Mahasiswa di Indramayu Gelar Aksi Teatrikal Tolak UU Cipta Kerja

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Aksi teatrikal dipertontonkan para mahasiswa dalam aksi unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja hari ini, Jumat (9/10/2020).

Aksi itu dilakukan para mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Indramayu.

Pantuan Tribuncirebon.com, teatrikal tersebut terus diperagakan para mahasiswa sepanjang jalan dari mulai titik kumpul aksi di Universitas Wiralodra sampai dengan Gedung DPRD Kabupaten Indramayu.

Koordinator aksi, Raka Indra Lukmana mengatakan, dilakukannya teatrikal ini sebagai wujud kekecewaan masyarakat terhadap pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR RI pada Senin (5/10/2020) kemarin.

• TEREKAM CCTV Polisi Pukul Satpam Unisba, Pihak Kampus Menyayangkan, Rektor Telepon Kapolda

"Ada 4 peragaan yang kami pertunjukan," ujar dia kepada Tribuncirebon.com.

Pertama adalah pria berpakaian putih hitam berdasi yang melambangkan adanya pejabat yang korup dan serakah terhadap masyarakatnya.

Ia juga mengikatkan tali kepada mahasiswa yang memperagakan sebagai petani dan buruh.

Kedua adalah petani dan buruh, Raka Indra Lukmana menilai elemen masyarakat tersebut adalah yang paling terdampak dengam adanya omnibus law UU Cipta Kerja.

Selanjutnya, ada juga teatrikal ibu hamil dan seorang wanita yang mengenakan daster.

Masing-masing melambangkan ketidak adilan dari omnibus law UU Cipta Kerja.

Pasalnya, menurut Raka Indra Lukmana, jika undang-undang sapu jagat tersebut diterapkan hak cuti hamil dan haid bagi kaum buruh perempuan akan dihilangkan.

• Enam Mahasiswa Terluka Bentrok dengan Polisi Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja di Kota Sukabumi

Ia juga mengecam agar DPRD Kabupaten Indramayu bisa membuktikan janji akan menolak omnibus law UU Cipta Kerja pada hari kemarin.

Adapun aksi kali ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan agar janji tersebut bisa benar direalisasikan.

"Jangan sampai DPRD Kabupaten Indramayu hanya sekedar menyepakati, sekedar mendukung untuk menolak omnibus law tetapi tidak mengawal dengan tuntas dan dengan baik," ujar dia.