Breaking News:

Ridwan Kamil Tak Mau Beberkan Rapat Semua Gubernur dengan Jokowi Soal UU Cipta Kerja

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan semua gubernur sudah sepakat tidak membeberkan hasil rapat secara virtual

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Ichsan
Instagram
Ridwan Kamil diajak foto saat temui pendemo UU Cipta Kerja 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan semua gubernur sudah sepakat tidak membeberkan hasil rapat secara virtual antara para gubernur dengan Presiden RI Joko Widodo mengenai UU Cipta Kerja, Jumat (9/10).

"Saya tidak boleh memberikan hasil rapat karena akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden, itu komitmen para gubernur," kata Gubernur yang akrab disapa Emil ini di Gedung Pakuan, Jumat (9/10).

Emil mengatakan surat aspirasi dari para serikat pekerja di Jawa Barat yang meminta Presiden RI menerbitkan Perppu terkait Undang-Undang tersebut dan penolakan terhadap Undang-Undang tersebut, sudah sampai di DPR RI dan Presiden RI.

"Sudah sampai hari ini, menurut Kabiro Hukum. Dua surat, ke DPR satu, dan ke presiden satu, dan udah sampai. Jadi tinggal kita menunggu aja responnya. Tetapi dalam kesempatan ini saya mengimbau, gunakan ruang hukum  yaitu menguji materi undang-undang omnibus law ini ke MK, itu udah yang paling benar dari sisi proses perundang-undangan," katanya.

Mantan Pengurus PAC PDIP Kab Tasikmalaya Dukung Bos Mayasari Bakti, Bukan Calon Partainya

Emil menyayangkan terjadi kerumunan-kerumunan saat unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja. Dalam aksi tersebut, katanya, protokol kesehatan cenderung diabaikan.

Berdasarkan berita yang dilansir kompas.com, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, menyebut Presiden Joko Widodo telah meminta semua gubernur untuk berdialog mengenai isi Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurut Donny, hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat internal via video conference dengan 34 gubernur seluruh Indonesia, pada Jumat (9/10) pagi. Dialog diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai niat pemerintah dalam UU Cipta Kerja.

 "Jadi tidak ada yang dipersepsi orang selama ini bahwa ini untuk merugikan rakyat," kata Donny.

Menurut Donny, Jokowi berupaya meyakinkan para gubernur bahwa UU Cipta Kerja yang ramai-ramai diprotes buruh dan mahasiswa justru dibutuhkan untuk meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan.

Wali Kelas Juga Ikut Jemput Perusuh dalam Demonstrasi di Kota Bandung, Sudah Diwanti-wanti Saat Izin

"Ini sepenuhnya ditujukan untuk kemaslahatan bersama agar ekonomi bisa pulih dan kembali normal," kata dia. 

Oleh karena itu, Jokowi meminta gubernur, para menteri, serta kepala lembaga untuk menyosialisasikan isi UU Cipta Kerja ini sekaligus membantah berbagai hoaks yang beredar.

"(Agar) disampaikan ke publik agar bisa dipahami dengan jelas, tak menimbulkan kesalahpahaman dan semua yang terlibat wajib untuk menjelaskan ke publik. Mengenai apa manfaatnya dan membantah berbagai hoaks tentang UU ini," kata Donny.

Sebelumnya, sejumlah gubernur sebelumnya telah menyampaikan aspirasi buruh dan meminta Presiden Jokowi untuk mencabut UU Cipta Kerja lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), di antaranya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved