Pintu Masuk Gedung DPR RI Ditutup Siang Ini, Puluhan Polisi Bentuk Barikade

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Polisi mulai memperketat keamanan menuju Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Diketahui, hari ini merupakan puncak aksi mogok nasional serikat buruh dan pekerja menolak UU Cipta Kerja. ( pintu masuk Gedung DPR RI Senayan ditutup, ada demo tolak UU Cipta Kerja )

Pantauan Tribunnews, Kamis (8/10/2020), akses menuju Gedung DPR melalui pintu belakang atau di Jalan Gelora (depan Hotel Mulia) ditutup.

Puluhan polisi berjaga membuat barikade menutup akses menuju pintu belakang Kompleks Parlemen.

Polisi juga menutup akses jalan yang menuju Jalan Gerbang Pemuda, Senayan.

Tribunnews mencoba melintas ke Jalan Gelora dengan menunjukkan Id Pers.

Namun, aparat kepolisian tak mengizinkan untuk masuk mendekat Kompleks Parlemen.

"Tidak boleh, menteri saja tidak boleh lewat," ucap seorang polisi yang berjaga.

Alhasil, banyak kendaraan yang terpaksa memutar balik.

Sementara itu, beberapa kendaraan taktis turut disiagakan di sepanjang Jalan Gelora.

18 Anggota DPR RI Positif Corona

Sekretaris jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan, Kompleks Parlemen tidak akan ditutup atau lockdown meski ada 18 anggota dewan yang terpapar virus covid-19.

Indra mengatakan, pihaknya akan memperketat kegiatan pelayanan yang ada di Gedung DPR RI. ( anggota DPR RI positif corona, Gedung DPR RI tak ditutup )

“Kita tidak menyebut lockdown tapi kita melakukan penertiban-penertiban berdasarkan urgensi fleksibilitas berkaitan dengan pelayanan Dewan. Selebihnya kegiatan dilakukan dengan work from home," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Selain itu, Indra mengatakan DPR memilih melakukan sterilisasi ruangan.

Ia menyebut sterilisasi ruangan akan dilakukan setiap hari lantaran saat DPR sedang mengalami reses.

“Istilah lockdown ini sebenarnya adalah istilah supaya kita memang di masa reses ini kita ingin melakukan disinfektan dan mensterilkan ruang-ruang kerja. Jadi lebih tepat itu. Sehingga pertimbangan-pertimbangan itulah yang selalu kami laporkan kepada pimpinan Dewan,” ucapnya.

Indra menyebut ada dua fraksi di DPR yang tidak mau melaporkan kasus positif virus corona yang menimpa anggotanya. Namun, ia enggan untuk menyebutkan dua fraksi tersebut.

“Kami memiliki data sekitar 40, itu 18 (anggota DPR) dari berbagai fraksi, kemudian sekitar 22 ada dari TA (tenaga ahli), ada staf ahli, ada cleaning service, ada pegawai, jadi keseluruhan. Itu jumlah yang disebutkan 40, yang 18 anggota pun itu adalah sebenarnya jumlah yang minimal, karena ada juga anggota-anggota yang menyampaikan secara pribadi ke saya langsung bahwa positif setelah di-swab tapi tidak mau diinformasikan, ada beberapa,” ucap Indra.

“(Sebanyak 40 orang) di-tracing dan yang mau disebut. Ada beberapa menolak untuk diumumkan, tapi dia ngasih tahu, anggota ada (yang tidak mau disebut). Ada dua fraksi yang tidak, bukan tidak ada, tapi tidak mau melaporkan, jadi kita tulis nol. Saya tidak usah ini (sebut nama fraksi) karena nggak boleh,” imbuhnya.

Indra tidak bisa memastikan, dari mana anggota dan staf di DPR bisa terpapar virus corona.

Dia menduga ada yang tertular dari keluarga atau saat melakukan kegiatan.

“Klasternya tidak bisa diketahui ya karena kegiatan-kegiatan itu misalnya kaya di ASN kita atau PNS kita keluarganya semuanya terkena kita tidak tahu. Apakah kegiatan dari keluarganya atau apakah yang bersangkutan misalnya sedang melalukan pendidikan, itu kita tidak tahu klasternya,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengungkapkan ada 18 orang anggota dewan yang terpapar virus Corona (Covid-19).

 “Ya anggota 18 orang (terpapar corona),” kata Azis.

Kondisi tersebut dijadikan alasan oleh DPR untuk menggelar rapat paripurna, yang salah satu agendanya pengesahan UU Cipta Kerja.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Novita Wijayanti menekankan bahwa belasan anggota tersebut tidak tertular dalam waktu yang sama.

Bahkan, menurutnya, ada beberapa yang sudah sembuh.

“(Sebanyak) 18 itu tidak bersamaan waktunya dan ada juga yang sudah pada sembuh. Ada yang terakhir-terakhir baru beberapa, gitu,” kata Novita.

Novita memastikan pihak kesekjenan DPR telah melakukan penanganan setelah diketahui ada belasan anggota yang positif.

Pimpinan BURT dari Fraksi Gerindra itu menyebut para staf yang berkaitan dengan 18 anggota tersebut juga akan diuji swab.

“Kesekjenan selalu langsung semprot seluruh ruangan, dan staf-staf, baik pribadi dan staf di alat kelengkapan yang bersangkutan akan langsung swab dan sterilkan semuanya,” terang Novita.

Kepala Satpol PP Jakarta Arifin mengatakan pihaknya akan mengecek kabar adanya 18 anggota dewan yang positif corona.

Menurutnya, Sekretariat DPR RI seharusnya sudah tahu apabila ada yang positif corona di lingkungan kerjanya, gedung harus ditutup.

“Ya nanti kita cek, saya rasa mereka juga sudah tahu itu harusnya tutup. Ya nanti kita cek hari ini,” kata Arifin.

Meski demikian, Arifin tidak mengetahui secara pasti apakah Sekretariat DPR RI sudah melaporkan 18 anggota Dewan yang positif COVID-19 ke Pemprov DKI atau belum.

Menurutnya, data tersebut berada di Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta.

“Kalau itu tanya ke Dinas Kesehatan mengenai COVID-nya," ucapnya.(Tribun Network/mam/wly)