Breaking News:

Pemerintah Belum Bisa Mengukur Potensi Tenaga Kerja yang Terserap Melalui UU Cipta Kerja

“Kami belum ada hitungan pastinya, sedang dikalkulasikan dengan antara nilai investasi yang Rp 886 triliun dengan penyerapan tenaga kerja".

Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Bahlil Lahadalia 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA .  Undang-Undang Cipta Kerja telah mulai berlaku saat diundangkan per tanggal 5 Oktober 2020. Meski berjudul Cipta Kerja, sayangnya pemerintah belum bisa mengukur potensi penyerapan tenaga kerja melalui beleid sapu jagad yang menuai pro dan kontra ini.

Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) sekaligus eks Juru Bicara RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Bahlil Lahadalia, mengaku, pemerintah belum punya hitung-hitungan potensi penyerapan tenaga kerja dari implementasi UU Cipta Kerja.

Kendati demikian, kata Bahlil, ada sekitar 16 juta masyarakat Indonesia yang saat ini membutuhkan lapangan pekerjaan. Meskipun, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) ngebut mengundangkan UU Cipta Kerja, tetapi sampai saat ini belum ada hitungan pasti keseimbangan antara investasi yang masuk dan jumlah penyerapan tenaga kerja.

Bahlil Lahadalia Menjadi Kepala BKPM, Begini Harapan Pengusaha Muda Jabar

Nah, jika berbicara soal nilai investasi, Bahlil yakin total investasi langsung yang masuk tahun depan mencapai Rp 886 triliun. Dengan demikian, UU Cipta Kerja diprediksi bisa buat investasi tumbuh 5,9 persen dibandingkan target 2020 sebesar Rp 817 triliun.

“Kami belum ada hitungan pastinya, sedang dikalkulasikan dengan antara nilai investasi yang Rp 886 triliun dengan penyerapan tenaga kerja. Karena setiap data harus dipertanggung jawabkan,” kata Bahlil dala Konferensi Pers via daring, Kamis (8/10).

Bahlil hanya bisa memastikan, dengan UU Cipta Kerja investasi tahun depan akan diarahkan ke dua sektor utama. Pertama, sektor berteknologi tinggi karena nilai realisasinya investasinya tinggi. Kedua, sektor padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja.

Kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah soal Upah Dibayar Per Jam di UU Cipta Kerja

Untuk sektor berteknologi tinggi, Bahlil mengakui memang minim penyerapan tenaga kerja, karena mayoritas aktivitas dunia usaha dikerjakan oleh mesin.

“Nah untuk itu BKPM mengatur beberapa syarat, teknologi tinggi tapi juga ada bagian yang digantikan dengan tenaga manusia agar berimbang realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja,” ujar Bahlil.

Yang jelas, kata Bahli, melalui UU Cipta Kerja berbagai perizinan ditingkat pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi, hingga  Kementerian/Lembaga (K/L) bakal jadi satu pintu di online single submission (OSS) yang merupakan portal di bawah pengelolaan BKPM. Dus, investasi asing dan dalam negeri diharapkan mudah didirikan di Indonesia. (kontan/yusuf imam santoso)

Editor: Adityas Annas Azhari
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved