Breaking News:

Demo Tolak UU Cipta Kerja

Luhut Binsar Pandjaitan Ungkap Sosok Pencetus Omnibus Law UU Cipta Kerja, Diakui Tak Rugikan Rakyat 

Di tengah ramainya kalangan buruh melakukan demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap sosok pencetusnya

dok. tribunjabar.id
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, mengunjungi ITB, Bandung, Rabu (30/1/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Di tengah ramainya kalangan buruh melakukan demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap sosok pencetusnya yang pertama kali.

Menurut Luhut, istilah Omnibus Law pertama kali diperkenalkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil.

Luhut mengatakan Omnibus Law disusun agar bisa diterima semua kalangan.

Sekaligus memadukan berbagai macam beleid yang telah ada menjadi satu.

"Tapi yang kita lakukan adalah apa yang berlaku umum, berlaku universal itu kita buat sehingga kita jangan menjadi negara Alien," ucapnya, dilansir Tribunjabar.id dari Tribunnews.com yang melansir tayangan virtual, Selasa (6/10/2020) malam.

"Dengan peraturan yang aneh-aneh, yang tidak terintegrasi satu peraturan dengan peraturan yang lain. Satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Itulah kenapa lahirnya Omnibus Law ini," katanya.

JANGAN LUPA! Jadwal dan Link Live Streaming Timnas U-19 Indonesia Vs NK Dugopolje Nanti Malam

Ayah Meli Nuryani Juara LIDA 2020 Mengaku Senang tapi Rindu Setengah Mati Ingin Bertemu Anaknya

Luhut juga menjelaskan bahwa istilah Omnibus Law asal mulanya diusulkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil.

Karena pengalamannya pernah mengetahui istilah tersebut ketika menapaki pendidikan di Amerika Serikat (AS).

"Istilah Omnibus Law ini keluar dari Pak Menteri ATR. Karena beliau belajar soal ini di Amerika dulu, dia mengatakan kepada saya 'Pak Luhut, ada yang bisa menyatukan (semua regulasi) ya ini ada Omnibus Law'," ucap Luhut.

Luhut mengklaim Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI tidak akan merugikan rakyat.

Halaman
1234
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved