Breaking News:

Kadin Jabar Ajukan Gugatan, Tolak SK Kadin Indonesia Hasil Musprovlub

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat menyatakan menolak SK Kadin Indonesia Nomor Skep/039/DP/IX/2020

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Ichsan
TRIBUN JABAR/M NANDRI PRILATAMA
Ketua Kadin Jawa Barat, Tatan Pria Sudjana 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat menyatakan menolak SK Kadin Indonesia Nomor Skep/039/DP/IX/2020 Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat hasil musyawarah provinsi luar biasa (Musprovlub) di Purwakarta.

“Karena mekanisme musprovlub tidak sesuai dengan AD/ART, maka kami mengajukan gugatan. Kita menolak SK Kadin tentang pengangkatan pengurus baru,” ujar Ketua Umum Kadin Jabar Tatan Pria Sudjana di Bandung, Selasa (22/9).

Penolakan SK tersebut dilakukan Tatan dengan mengirimkan surat langsung kepada Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani. Tembusan surat tersebut ditujukan pula kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Gubernur Jabar, Kapolda Jabar, DPRD Provinsi Jabar, serta perangkat daerah lainnya.

Tatan mengatakan bahwa mekanisme pengajuan muprovlub, pelaksanaan, dan hasil-hasil muprovlub di Prime Plaza Hotel Purwakarta, bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun Peraturan Organisasi Kadin.

INILAH Delapan Prestasi Penting Gareth Bale di Real Madrid, Trofinya Lebih Banyak Ketimbang Zidane

Untuk itu, Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat meminta kepada Kadin Indonesia maupun stakeholder untuk menahan diri serta menghargai proses hukum di pengadilan yang sedang berjalan.

“Kami meminta kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk tidak mengeluarkan keputusan-keputusan maupun pengesahan-pengesahan atas tindak lanjut dari SK Kadin Indonesia Nomor Skep/039/DP/IX/2020,” ujar Tatan.

Surat penolakan hasil muprovlub juga dikirimkan kepada Cucu Sutara. Dewan Pengurus Kadin Jabar masa bakti 2019-2024 ini meminta supaya Cucu Sutara menahan diri dan menghargai proses hokum yang sedang berjalan.

Menurutnya, akibat adanya muprovlub dan hasil-hasilnya, program-program Kadin Jawa Barat yang sudah berjalan maupun yang akan dijalankan menjadi terganggu.

“Fungsi kelembagaan Kadin Jabar dalam melayani dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah menjadi terganggu. Padahal saat ini peran serta pelaku usaha dalam menggerakan sektor rill di era Covid-19 dan pasca Covid-19 untuk menyelamatkan masyarakat Jawa Barat dari krisis ekonomi sangat diperlukan,” katanya.

Selain itu, Kadin Jabar juga tengah menjalankan program kerja bantuan ketahanan pangan bagi pekerja atau buruh terdampak pandemi Covid-19 serta melakukan percepatan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Lepi Beri Bantuan untuk Warga yang Menerima Bansos Beras Berisi Butiran Plastik

Program lainnya yang terganggu adalah penyusunan laporan periodik tahunan Kadin Provinsi Jawa Barat kepada Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Kadin Kabupaten/Kota, penyusunan laporan kegiatan dan laporan penggunaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sedang menjalankan amanat kesepakatan bersama dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang berskala internasional, maupun nasional akan terganggu.

“Saat ini kita juga sedang menjalankan program Lembaga Koordinasi Sertifikasi Profesi (LKSP) yang akan menunjang konektivitas antar industri dengan ketersediaan tenaga kerja. Ini pun terganggu karena kudeta yang dilakukan oknum pengurus Kadin Jabar yang justru telah diberhentikan sebelumnya,” jelas Tatan.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved