Kasus Beras Plastik untuk Warga di Cianjur, Sekretaris Gugus Tugas Pilih No Comment

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Daud Achmad, meminta pendalaman terlebih dulu terhadap kasus penemuan butiran plastik dalam beras bantuan sosial (bansos) Bantuan Pangan non Tunai (BPNT), di Desa Sukaratu, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Minggu (20/9).

"No comment. Entah dari mana itu bantuannya juga," kata Daud melalui ponsel, Minggu (20/9).

Bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, telah diterima masyarakat melalui tahap satu dan dua pada Juli dan Agustus lalu. Untuk penyaluran bansos pemprov tahap ketiga, kata Daud, masih dalam persiapan.

"Bansos Pemprov Jabar, masih persiapan penyaluran di tahap tiga," katanya.

• Mengapa Bupati Cantik Ini Memilih Aep Saepuloh sebagai Pasangannya? Ternyata Begini Alasannya

Pendistribusian bantuan sosial tahap dua Provinsi Jawa Barat sendiri sudah rampung bulan lalu. Persentase berhasil serah nyaris 100 persen. Dari 1.392.407 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) penerima bansos, hanya 9.598 paket atau 0,6 persen yang gagal serah.

Hal tersebut memperlihatkan, pendataan yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar lebih baik dan akurat.

Asisten Daerah Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jabar sekaligus Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim, mengatakan terdapat 23 tahap cleansing data penerima bansos provinsi tahap dua.

"Kami menyinkronkan kode kabupaten kota, memastikan NIK valid, memeriksa pekerjaan, sampai mengecek nama dan alamat penerima bansos. Banyaknya tahapan cleansing data membuat data penerima bansos semakin akurat," kata Dudi.

• Kakek 70 Tahun di Indramayu Tewas Terbakar, Tak Mampu Selamatkan Diri Saat Rumah Kebakaran

Pemerintah Provinsi Jabar berkoordinasi dengan dengan sejumlah pihak, seperti Ombudsman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), supaya tidak ada penerima bansos ganda.

Dudi menyatakan, hasil evaluasi distribusi bansos tahap I menjadi pertimbangan, seperti mengganti komoditas telur menjadi susu dan masker kain. Pergantian komoditas mampu menekan dinamika yang hadir selama proses pendistribusian.

"Waktu pendistribusian hampir sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Memang ada keterlambatan, tapi itu hanya 2-3 hari," ucapnya.

Menurut Dudi, hingga pendistribusian bansos tahap II selesai, pihaknya belum menerima laporan adanya penyelewengan. Pemilihan mitra kerja yang kredibel dalam pengadaan barang dan jasa pengiriman, yakni Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, membuat distribusi bansos provinsi berjalan optimal.

"Perum Bulog dan PT Pos Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah berpengalaman dan memiliki sejarah panjang. Dan pasti kedua perusahaan itu akan menjaga reputasi," katanya.

Dudi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar melalui Surat Perintah Sekretaris Daerah Jabar menugaskan para Eselon II sebagai petugas penghubung (liaison officer). Penugasan tersebut bertujuan untuk monitoring evaluasi, menyelesaikan dan mengantisipasi hambatan dalam penyaluran bansos provinsi.

• Hobi Baru Istri Ridwan Kamil, Naik Motor Lelaki Cari Kuliner, Kerajinan, hingga Bagikan Masker

"LO ini menjadi jembatan komunikasi antara provinsi dan kabupaten kota," ucapnya.

Pendistribusian bansos provinsi tahap II disertai pelaporan ketat sesuai dengan data. Petugas harus menyerahkan paket secara langsung ke penerima, sesuai dengan kartu identitas. Jika data nama dan alamat tidak sesuai, maka paket bansos provinsi dikembalikan untuk diverifikasi ulang