Industri dan UMKM Terdampak Covid-19, Ini Kata Wakil Ketua MPR RI
Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, memaparkan, kebijakan pemerintah terkait Covid-19, salah satunya menjaga agar perekonomian stabil
Penulis: Lutfi Ahmad Mauludin | Editor: Seli Andina Miranti
Laporan Wartawan Tribun Jabar Lutfi AM
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Di tengah Pandemi Covid-19 banyak industri dan UMKM tekena dampak, baik di produksi ataupun dalam pemasaran hasil produksinya.
Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, memaparkan, kebijakan pemerintah terkait Covid-19, salah satunya menjaga agar perekonomian stabil.
"Yang pertama sektor keuangan, kedua industri dan umkm. Yang industri dan UMKM ini juga disiapkan dana tetapi pertama pasar yang masih tutup karena ada PSBB dan lainnya," kata Jazilul, saat meninjau pabrik handuk, di Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jumat (18/9/2020).
• Rasa Sakit di Tukak Lambung, Ini Panduan Memilih Makanan untuk Penderita Maag
Jazilul mengatakan, contoh tekstil untuk haji tapi hajinya belum ada.
"Makanya kalau menurut saya pemerintah harus memberikan stimulus, minimal pekerjanya atau alatnya tidak rusak, kalau tidak (hasil produksi) diserap oleh pemerintah," kata Jazuli.
Jazuli memaoarkan, yang dilakukan pemerintah minimal kalau industri atau UMKM tidak bekerja, pekerjanya disubsidi, seperti yang gajihnya di bawah 4 juta disubsidi negara.
"Ini istilahnya menahan agar rakyat tak terlalu jatuh. Tapi pemilik pabriknya apa yang harus dilakukan, tentu kalau dia misal utang ke bank bunganya reskejul, selama pandemi," tuturnya.
• Mata Lelah Karena Work From Home Berjam-jam di Depan Komputer atau HP? Ini Cara Mengatasinya
Jazuli mengatakan, kalau pasarnya tergantung pemerintah, kalau pasanya PSBB atau new normal, pasar setengah-setengah makanya produk turun mesin bekerja dikurangi, kalau tidak kuat pekerja dirumahkan.
Jazuli menjelaskan, keadaan stak seperti ini bukan terjadi di Indonesia saja, tapi semua, di luar negi juga kesulitan untuk membuang hasil produksi ke pasar.
"Maka salah satu cara membuat harga murah, itu kembali kepada pemerintah untuk mendisiplinkan tata niaga pasar,".
"Memang di sini bisa menerima inport tapi harus mendahulukan prodak dalam negri. Toh pemerintah sekarang sudah ada aturan untuk menggunakan komponen dalam negri setiap kegiatan atau proyek pemetintah," tuturnya.
Menurut Jazuli, maka harus tegas jika ada pelanggaran maka harus segera ditindak.
"Ini harus tegas, kalau tidak kasian, sementara lesu tak ada kerjaan, pasar tidak dibuka, banjir barang import, harus ditindak kalau ada yang melanggaran," ucapnya.
• Sang Jawara Liga Champions Bayern Muenchen Tanding Malam Ini, Sabtu Dini Hari Membuka Bundesliga