Ribuan Orang Meninggal Masuk DP4 untuk Pilkada Karawang, Bawaslu Karawang Minta Penjelasan KPU

Komisioner Bawaslu Karawang, Suryana, mengatakan DP4 yang berisikan ribuan nama orang meninggal itu tersebar di sejumlah kecamatan.

Ilustrasi Ari Ruhiyat
ilustrasi Pilkada Serentak 2020 

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG- Sebanyak 8.746 orang meninggal terdata dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk pilkada Karawang.

Lalu, sejumlah warga ber-KTP Karawang tidak masuk di daftar pemilih tetap (DPT). Bawaslu Karawang pun meminta kepada KPU dan Disdukcapil Karawang menindaklanjuti temuan ini.

Komisioner Bawaslu Karawang, Suryana, mengatakan DP4 yang berisikan ribuan nama orang  meninggal itu tersebar di sejumlah kecamatan.

"Kami minta penjelasan juga soal sejumlah pemilih di Kecamatan Cikampek dan Batujaya yang dikeluarkan dari daftar pemilih," ujarnya, Kamis (17/9/2020).

Suryana meminta agar panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari PKD dan Panwascam.

Merespons temuan Bawaslu itu, Ketua KPU Karawang, Miftah Farid, mengatakan pencabutan hak pilih di Kecamatan Cikampek dan Batujaya itu karena salah dalam pemberian kode oleh PPDP.

Bupati Bandung Dadang M Naser Minta Evaluasi Kembali Terkait Konser Musik saat Kampanye Pilkada 2020

KPU Kota Sukabumi Sekarang Sudah Mulai Persiapan Pilkada Serentak 2024

Menurutnya, kesalahan itu sudah diperbaiki. "Kalau pemilih yang meninggal perlu ada surat keterangan. Nanti KPU koordinasi dengan Disdukcapil untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Sebelumnya, KPU Karawang menyatakan akan menyediakan 4.451 tempat pemungutan suara (TPS) untuk pilkada Karawang.

Sejauh ini, ada 1.645.519 yang masuk daftar pemilih sementara (DPS). Mereka tersebar di 30 kecamatan.

Plt Kepala Disdukcapil Karawang, Yudi Yudiawan, menyatakan siap membantu proses perbaikan DP4 bersama KPU.

"Kami menunggu data. Kalau data sudah ada, misal di DP4 ternyata ada yang meninggal, kami langsung cocokkan di database kami," ujarnya.

Konser Musik Dibolehkan Saat Kampanye Pilkada Karawang 2020, Cawabup Adly Fairuz Bilang Begini

Bakesbangpol Waspadai Titik Rawan pada Pilkada Kabupaten Bandung

Di Kabupaten Cianjur, Bawaslu sedang mengkaji dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan panwaslu Sukaluyu terhadap camat Sukaluyu.

Ketua Bawaslu Cianjur, Usep Agus Zawari, mengatakan Bawaslu sudah melakukan pleno terkait temuan dugaan pelanggaran kode etik tersebut.

Kabar yang beredar, Panwascam Sukaluyu meminta sejumlah uang kepada camat Sukaluyu.

"Informasi terkait Panwascam Sukaluyu hasil pleno menyatakan bahwa terjadi pelanggaran kode etik. Selama 14 hari ke depan, hal ini dikaji dan dilakukan proses klarifikasi kepada kedua belah pihak," ujar Usep di kantor Bawaslu Cianjur, Kamis (17/9).

Usep mengatakan, ada dua ancaman sanksi dalam pelanggaran kode etik itu, pemberhentian dan atau peringatan. "Nanti dikaji, apakah masuk pelanggaran berat atau hanya teguran," katanya.
(muhamad nandri prilatama/ferri amiril mukminin)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved