Breaking News:

8 Bulan Lebih Satpol Kota Bandung Sanksi Denda Pelanggar Protokol Kesehatan, Dapat Rp 41 Juta

Pelanggarannya rata-rata melebihi jam operasional yang tidak mematuhi jam operasional sebagaimana diatur dalam perwal

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Petugas Satpol PP Kota Bandung berkeliling mengingatkan kepada warga dan pedagang untuk menerapkan protokol kesehatan saat berada di kawasan Alun-Alun Kota Bandung, Minggu (21/6/2020). Meski bergitu masih ada pedagang dan warga yang tidak mengenakan masker, berkerumun, dan mengabaikan jaga jarak aman. 

Laporan Reporter Tribun Jabar, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID - Selama lebih dari delapan bulan ini Satpol PP Kota Bandung mendapat uang Rp 41 juta.

Uang sebanyak itu kemudian disetorkan ke kas daerah.

Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kota Bandung Idris Uswendi mengatakan uang itu hasil dari sanksi denda atau pembebanan biaya paksa.

Denda dipungut dari pelanggar protokol kesehatan selama penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Operasi Yustisi Belum Terapkan Denda, Petugas Gabungan Akan Gelar Operasi Selama 24 Jam

Menurut Idris, sejak Perwal Nomor 14 hingga 34 dikeluarkan, Satpol PP mulai memberikan sanksi ringan hingga berat.

"Selama kurang lebih 8 bulan ini dan sudah menyetor ke kas daerah sebanyak Rp 41 juta," ujar Idris, saat dihubungi, Selasa (15/9/2020).

TikTok Bakal Dapat Saingan dari YouTube, Hanya Butuh Ponsel untuk Bikin Konten Keren

Menurut Idris, uang yang dikumpulkan Satpol PP itu rata-rata berasal dari denda badan usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

"Pelanggarannya rata-rata melebihi jam operasional yang tidak mematuhi jam operasional sebagaimana diatur dalam perwal," katanya.

Saat ini, kata dia, setelah ada Perwal nomor 46 tentang AKB, pihaknya terus melakukan penegakan aturan, baik itu terhadap masyarakat perorangan maupun kepada badan usaha yang sudah diberikan izin operasional.

"Sampai sekarang AKB Perwal nomor 37,43 dan 46 sudah puluhan baik orang maupun badan yang kita tindak, mulai pembebanan biaya paksa penegakan serta pelaksanaan hukum Perda Junto Perwal, sampai denda administratif," katanya.

Penulis: Nazmi Abdurrahman
Editor: Agung Yulianto Wibowo
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved