Breaking News:

Jakarta Terapkan PSBB, Jabar Siap-siap Kena Imbasnya

Hal itu disebabkan sektor jasa berkaitan atau sangat bergantung pada mobilitas individu dan rumah tangga, serta aktivitas dari sektor usaha lainnya.

istimewa
Padma Hotel Bandung 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi menilai diberlakukannya kembali penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta mulai Senin (14/9/2020), akan berdampak sangat besar terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Hal tersebut, berkaca pada grafik kondisi ekonomi di triwulan kedua yaitu, April-Juni, di mana pemberlakuan PSBB yang sedikit ketat di Jakarta, memberikan dampak paling besar pada usaha jasa transportasi secara nasional hingga minus 30 persen.

Sedangkan, grafik penurunannya di Jawa Barat mencapai minus 18,19 persen.

"Selama triwulan kedua di masa pandemi saja, sektor usaha jasa transportasi dan pergudangan menjadi sektor yang terimbas paling besar di banding sektor lainnya akibat penerapan PSBB sebelumnya, maka kondisi ini diprediksi akan kembali berulang begitu kebijakan pemberlakuan PSBB dengan tingkat pengetatan yang lebih tinggi jadi diterapkan," ujarnya melalui sambungan telepon. Minggu (13/9/2020).

Acuviarta menuturkan, berdasarkan data terbaru Juli 2020, sektor usaha jasa transportasi yang tidak terlalu terimbas dari penerapan PSBB sebelumnya yaitu, pengiriman barang atau logistik melalui jalur Kereta Api.

"Meski memiliki imbas dari penerapan PSBB, tapi pada intinya dampak yang akan ditimbulkan berkorelasi dengan seberapa jauh ketegasan pemerintah dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan di seluruh lapisan masyarakat dan sektor usaha. Karena, bila pengawasan tersebut dilakukan secara maksimal, maka dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir," ucapnya.

Acuviarta pun memprediksi, selain sektor usaha jasa transportasi, tetapi juga sektor usaha jasa di bidang lainnya di Jawa Barat pun akan mengalami dampak besar dari penerapan PSBB Jakarta pekan depan, seperti halnya, jasa akomodasi perhotelan dan restoran.

Hal itu disebabkan sektor jasa berkaitan atau sangat bergantung pada mobilitas individu dan rumah tangga, serta aktivitas dari sektor usaha lainnya.

"Mengapa sektor jasa di bidang perhotelan dan restoran di Jabar bisa terdampak PSBB di Jakarta, karena biasanya orang atau wisatawan dari Jakarta saat berkunjung ke Jabar khususnya ke Kota Bandung sudah dipastikan atau otomatis akan mengakses kedua layanan di kedua sektor tersebut."

"Karena substansi PSBB adalah membatasi ruang gerak atau aktivitas dari masyarakat, maka kebijakan itu akan mereduksi pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor yang sangat bergantung pada mobilitas dan aktivitas masyarakat," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, maka hal yang dapat dilakukan guna meminimalisir dampak reduksi ekonomi dari penerapan PSBB yaitu, optimalisasi penerapan protokol kesehatan yang berimplikasi pada terjadinya kondisi kasus positif covid-19.

Bahkan menurutnya, alasan ibukota kembali menerapkan PSBB, karena DKI Jakarta menjadi kota yang berkontribusi hingga 30 persen dari pertumbuhan kasus positif covid-19 secara nasional.

"Maka solusinya kembali pada kepatuhan dan kedisiplinan seluruh lapisan masyarakat terhadap protokol kesehatan pemerintah. Karena dari berbagai kasus di daerah di Kalimantan atau Sulawesi yang relatif jauh dari Jakarta, tingkat pertumbuhan positif covid-19 sudah cukup tinggi, apalagi kita di Jawa Barat bahkan Kota Bandung yang kini cukup diakses hanya 2-3 jam melalui jalur darat, potensi inilah yang harus dapat di antisipasi bersama," katanya. (Cipta Permana).

Penulis: Cipta Permana
Editor: Ravianto
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved