Breaking News:

Warga Bandung Wajib Tahu, Pekan Depan Langgar Protokol Kesehatan Langsung Kena Sanksi

Selama AKB yang diperketat itu, tempat usaha yang diberikan izin operasional melanggar aturan bakal langsung diberikan sanksi berupa denda.

Tribun Jabar/ Ferri Amiril Mukminin
Warga yang kedapatan melanggar aturan protokol kesehatan pada Adapatasi Kebiasaan Baru (AKB) dihukum oleh Satpol PP 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung resmi menerapkan adaptasi kebiasaan baru (AKB) yang diperketat, mulai Senin 14 September 2020 hingga dua minggu ke depan.

Selama AKB yang diperketat itu, tempat usaha yang diberikan izin operasional melanggar aturan bakal langsung diberikan sanksi berupa denda.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, tahapan pemberian sanksi kepada pelanggar baik itu masyarakat perorangan maupun tempat usaha tidak lagi melalui tahapan imbauan dan teguran, tapi langsung pada sanksi, pembekuan izin hingga pencabutan izin.

"Status Bandung AKB-nya diperketat, menegaskan kemarin kan peringatan masih dicatat, kalau nanti sanksi akan dilakukan, denda akan kita tarik, misalnya jam operasional karaoke izinnya sampai jam 12 malam, kalau melanggar nanti kita sanksi," ujar Ema, di Balai Kota Bandung, Jumat (11/9/2020).

Pun demikian dengan cafe, restoran dan tempat makan yang melebihi kapasitas dan jam operasional akan diberi sanksi tegas, jika sudah disanksi kembali melanggar akan disegel, bahkan dicabut izinnya.

"Jadi bergerak dari yang ringan ke penegakan hukum maksimal. Jadi, sudah bukan masanya hukum itu masa harus terus soft, kalau seiring dengan dinamika, makin membahayakan, ya hukum juga harus diperketat," katanya.

Selama AKB yang diperketat diterapkan, petugas dari sejumlah instansi yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Kota Bandung bakal bekerja sama melakukan pengawasan ke setiap tempat di Kota Bandung.

"Ini yang akan lebih optimal, kan SKPD objek jadi tanggung jawabnya masing-masing, misalnya Disbudpar akan didampingi Satpol PP, Polisi (melakukan pengawasan) karena itu juga bagian dari gugus tugas, sehingga penegakan hukum akan lebih ketat," ucapnya.(*)

Penulis: Nazmi Abdurrahman
Editor: Ravianto
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved