Breaking News:

Tentang PSBB di Bodebek, Akan Disesuaikan dengan DKI Jakarta

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyarankan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar berkonsultasi dengan pemerintah pusat

Humas Jabar
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat (Jabar) yang juga Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menggelar jumpa pers di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Kamis (3/9/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyarankan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait pencabutan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) Transisi dan memberlakukan kembali PSBB total.

"Kemarin saya menyarankan ke Gubernur DKI Jakarta agar mengkonsultasikan lebih mendalam ke pemerintah pusat, karena setiap kebijakan di Jakarta tentu berhubungan dengan dampak di level nasional," kata gubernur yang akrab disapa Emil ini seusai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (11/9/2020).

Kang Emil mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah memutuskan dua strategi terkait dengan penanggulangan Covid-19 di wilayah ini, yakni strategi untuk kawasan Bodebek (Bogor, Depok Bekasi) dan non- Bodebek.

Pemprov Jabar dan DPRD Jabar Lahirkan Inovasi Kebijakan Baru, Pembangunan Bisa Ngebut di Awal Tahun

"Kita ini sudah diputuskan bahwa Jawa Barat ini strateginya terbagi dua strategi, yakni buat Bodebek dan strategi non-Bodebek," katanya

Menurut Emil, untuk strategi penanggulangan Covid-19 di Bodebek, harus satu frekuensi dengan kebijakan di Provinsi DKI Jakarta karena mayoritas kasus Covid-19 d Provinsi Jawa Barat berada di Bodebek, yang terhubung dengan DKI Jakarta.

"Jadi kalau Pak Anies ke kiri, kita ke kiri. Pak Anies ke kanan, kita ke kanan, semata-mata karena klaster Covid-19 Jawa Barat juga paling besar, hampir 70 persen ada di Bodebek," katanya.

Emil mengatakan sebenarnya status Bodebek tidak berubah terkait dengan penanggulangan Covid-19 yakni masih melangsungkan PSBB yang diterjemahkan intensitasnya oleh setiap wali kota dan bupati.

"Jadi sebenarnya Jakarta juga bukan hal baru karena statusnya juga masih PSBB. Pembatasan kira-kira, bukan pelarangan. Kalau pelarangan itu namanya lockdown. Kalau pembatasan diatur, yang boleh 11 kemudian yang tidak boleh 15. Jadi Bodebek akan menyesuaikan, yang ada hubungan dengan dibatasinya di Jakarta maka di Bodebek akan menyesuaikan," katanya.

Namun demikian, katanya, hal tersebut masih dikaji oleh setiap kepala daerah di Bodebek. PSBB Proporsional Bodebek sendiri baru akan berakhir pada 29 September 2020. (Sam)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved