Breaking News:

Ada 62 Pelanggara di Tahapan Awal Pilkada Serentak di Jabar, 3 Calon Dapat Teguran Mendagri

72 Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah Pilkada 2020 yang telah mendapat teguran keras dari Mendagri

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan, mengatakan telah mencatat 62 pelanggaran dari awal tahapan sampai pendaftaran pasangan bakal calon di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Jawa Barat.

Pada Pilkada serentak 2020, di Jawa Barat akan diselenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran, serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Depok.

"Dari ketika tahapan dimulai sampai pendaftaran, kami kompilasi di delapan kabupaten dan kota, ada 62 perkara yang ditangani. Di antaranya yaitu 31 pelanggaran administrasi, 20 pelanggaran hukum lainnya, 6 pelanggaran kode etik. Di pelanggaran hukum lainnya itu termasuk masalah netralitas ASN yang dominan," kata Abdullah dalam Pilkada Talk Tribun Jabar, Jumat (11/9/2020).

Bupati Karawang Akui Dapat Teguran Kemendagri karena Arak-arakan Massa, Janji Tak Ulangi Lagi

Angka ini, katanya, masih terus bertambah dan masih ditangani. Mengenai keterlibatan ASN, terdapat sejumlah pelanggaran di antaranya ASN yang ikut mengantar saat pendaftaran bakal calon kepala daerah sampai penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan bakal pasangan calon.

"Waktu pendaftaran, ditemukan dugaan fasilitas mobil dinas ikut digunakan mengantar paslon. Padahal ini sudah ada sosialisasi berkali-kali kami sampaikan, mengundang stakeholder. Karena pelanggaran seperti ini adalah bentuk ketidakpatuhan. Instrumen birokrasi harus fair di pilkada," katanya.

Hal lainnya, katanya, pihaknya pun terus memantau supaya semua tahapan pilkada ini mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Pihaknya menyayangkan adanya pasangan bakal calon yang masih menggelar deklarasi atau pendaftaran sambil membawa kerumunan.

"Pendaftaran paslon pada 4-6 September ini memastikan seluruh persyaratan calon terpenuhi. Kaidah protokol Covid-19 di dalam ranah wilayah pendaftarannya harus dilaksanakan. Secara umum di beberapa tempat kami nilai ini berjalan di wilayah pendaftaran, semua protokol terpenuhi. Yang disayangkan, kami kecewa kepada peserta, di wilayah luar tadi, sebelum daftar deklarasi dulu. Hampir sebagian besar ada pengumpulan massa semacam itu," katanya.

Dari 25 pasangan bakal calon atau 50 orang bakal calon ini, katanya, sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan semuanya dinyatakan negatif Covid-19. Namun demikian, katanya, Kemendagri tetap memberikan teguran kepada sejumlah pasangan karena tidak mematuhi kaidah protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

VIDEO-Pilkada saat Pandemi Covid-19, Partai Politik di Sukabumi Deklarasi Patuhi Protokol Kesehatan

Berdasarkan rilis yang diterima, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan 72 Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah Pilkada 2020 yang telah mendapat teguran keras dari Mendagri karena melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada. Mereka terdiri dari satu gubernur, 35 bupati, lima walikota, 36 wakil bupati dan lima wakil walikota.

Halaman
12
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved