Breaking News:

Pajak Pertambahan Nilai

Mulai Oktober Transaksi Lewat Layanan Digital Akan Kena Pajak 10 Persen

jumlah perusahaan yang bisa memungut PPN 10 persen akan bertambah lagi lantaran DJP tengah mengidentifikasi sejumlah perusahaan lain

Kolase Tribun Jabar (Instagram/@princessyahrini)
Syahrini dibantu Ditjen Pajak menghitung PPN penjualan mukenanya 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mengingatkan, terhitung mulai 1 Oktober, transaksi layanan lewat digital oleh konsumen akan kena pajak pertambahan nilai.

Saat ini, ada tambahan 12 perusahaan negeri yang menyediakan layanan digital siap menjadi kepanjangan tangan DJP Pajak Kemkeu untuk memungut PPN.

“Kami telah menunjuk 12 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijuak ke pelanggan Indonesia,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama, dalam keterangan resmi seperti dilansir dari Kontan.co.id, Selasa (8/9).

Adapun 12 perusahaan tersebut adalah:

LinkedInd Singapore Pte.Ltd
McAfee Ireland
Microsoft Ireland Operation Ltd
Mojang AB
Novi Digital Entertaiment Pte.Ltd
Skype Communication
PCCW Vuclip (Singapore) Pte.LTD
Twitter Asia Pasific
Twitter Internasional Company
Zoom Video Communication
Jingdong Indonesia Pertama
Shoppee Internasional Indonesia
 

Dengan begitu, 12 perusahaan tersebut di atas per 1 Oktober berhak memungut PPN atas transaksi yang dilakukan konsumen, selain 16 perusahaan lainnya yang sebelumnya ditunjuk menjadi pemungut PPN. 

Jadi kini ada 28 perusahaan yang siap memugut PPN  atas jasa dan barang yang dibeli konsumen.

Adapun besaran PPN adalah 10 persen dari harga sebelum pajak. Pungutan PPN juga wajib dicantumkan di kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut.

Hestu memastikan, jumlah perusahaan yang bisa memungut PPN 10 persen akan bertambah lagi lantaran DJP tengah mengidentifikasi sejumlah perusahaan lain yang menjual produk jasa dan barang ke konsumen dalam negeri.

Yang juga  harus jadi perhatian, khusus marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut pajak,

“Pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri lewat marketplace tersebut,” ujar Hestu.

Sekadar mengingatkan Jingdong Indonesia adalah pengelola dri marketplace JD.ID, sedangkan Shoppe Internasional Indonesia adalah pengelola marketplace shoppe.  

Sementara Novi Digital adalah layanan digital streaming Disney+Hotstar,

Adapun Mojang adalah layanan digital game, antara lain minicraft, fornite,grand theft auto, dan PCC adalah penyedia layanan video-on-demand service. 

Editor: Adityas Annas Azhari
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved