Breaking News:

WNI Dilarang Masuk ke Malaysia

Dubes Malaysia menginformasikan bahwa kebijakan ini bersifat temporer dan akan dikaji ulang setiap minggu

Editor: Deni Ahmad Fajar

Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai larangan WNI masuk ke Malaysia akan merugikan para pekerja migran Indonesia. Hal itu terjadi karena larangan tersebut diperuntukkan bagi mereka yang memegang izin tinggal jangka panjang, seperti para pekerja migran.

"Kalau jangka panjang yang dikhawatirkan adalah mereka para pencari kerja dan lain sebagainya dari Indonesia masuk ke Malaysia," kata Hikmahanto dalam sebuah diskusi virtual tentang larangan WNI masuk ke Malaysia, Minggu (6/9).

Hikmahanto meminta pemerintah memastikan larangan tersebut apakah berlaku bagi pemegang izin tinggal jangka panjang atau berlaku secara keseluruhan terhadap WNI yang hendak masuk ke Malaysia. Hikmahanto juga meminta semua pihak tak buru-buru menghubung-hubungkan kebijakan Malaysia tersebut dengan isu menurunnyasolidaritas antarnegara anggota ASEAN.

"Jangan kemudian kita terburu-buru dan menganggap ini tindakan tidak bersahahat dari Malaysia. Jangan pula kita anggap mungkin solidaritas di antara negara ASEAN jadi berkurang. Cari tahu dulu kenapa," ujar Hikmahanto.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Teuku Faizasyah membenarkan bahwa ada larangan tersebut. "Pemerintah Malaysia melarang pemegang long term pass dari Filipina, Indonesia, dan India untuk masuki wilayah Malaysia," kata Faizasyah kepada Kompas.com, Kamis (3/9).

Larangan itu akan berlaku untuk pemegang izin tinggal jangka panjang, pelajar, ekspatriat, penduduk tetap, serta anggota keluarga warga Malaysia. Pelarangan efektif berlaku sejak 7 September 2020 dan kebijakan pelarangan WNI ke Malaysia tersebut hanya sementara.

"Dubes Malaysia menginformasikan bahwa kebijakan ini bersifat temporer dan akan dikaji ulang setiap minggu," ujar Faizasyah.

Faizasyah mengatakan pihaknya memanggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia untuk meminta klarifikasi atas pemberitaan tersebut. Dubes Malaysia, kata Faizasyah, berjanji akan menyampaikan pembicaraan dengan Kemenlu.

Namun, informasi terkait sebab pelarangan tersebut belum jelas. Pemerintah Indonesia masih menunggu konfirmasi dari Pemerintah Malaysia. "Kita tunggu ya, apa persisnya alasan pembatasan tersebut," kata Faizasyah.***

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved