Breaking News:

Pelonggaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Disambut Baik Kalangan Pengusaha

dampak aturan itu dapat meningkatkan daya beli pekerja dan bisa ekspansi usaha. Meski begitu, ia meminta agar pemerintah terus berupaya menangani pand

Istimewa
BPJS Ketenagakerjaan 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pemeritah menetapkan kelonggaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pelonggaran atau relaksasi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19.

PP yang resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2020 itu berlaku mulai 1 September 2020. Terbitnya PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha, dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah Covid-19.

Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Benny Soetrisno, mengapresiasi terbitnya aturan itu. Menurutnya, aturan ini bisa meringankan beban pengusaha di tengah pandemi Covid-19.

“Sangat bagus banget. Membantu meringankan beban pengusaha manakala ekonomi terjadi kontraksi di sisi permintaan,” kata Benny, saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (7/9/2020).

Ia menambahkan, dampak aturan itu dapat meningkatkan daya beli pekerja dan bisa ekspansi usaha. Meski begitu, ia meminta agar pemerintah terus berupaya menangani pandemi Covid-19, terlebih penularan masih terjadi. Dunia usaha pun meminta pemerintah mempercepat realisasi belanja pemerintah. “Goverment spending termasuk BUMN spending harus dipercepat dan beli barang produk dalam negeri,” kata Benny.

Wakil Ketua Kadin, Shinta Kamdani, meminta agar perusahaan yang tidak dapat membayar iuran lantaran terdampak pandemi dapat merasakan manfaat kebijakan tersebut. “Kami juga minta agar yang tidak membayar iuran karena terdampak Covid bisa mendapatkan relaksasi ini. Karena justru mereka yang sangat membutuhkan,” kata Shinta, kemarin.

Menurutnya, aturan ini sudah ditunggu-tunggu oleh para pengusaha, karena perusahaan juga jadi sektor yang ikut merasakan dampak pandemi. “Ya ini sesuai permintaan kami. Sudah lama jadi tentu saja kami menyambut baik akhirnya peraturan bisa keluar,” ucap Shinta.

Melalui PP ini pemerintah memberikan tiga jenis pelonggaran iuran. Pertama, kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT) dan iuran jaminan pensiun (JP).

Kedua, pelonggaran berupa keringanan iuran JKK dan iuran JKM. Ketiga, pelonggaran berupa penundaan pembayaran sebagian iuran jaminan pensiun. (ratih waseso/vendy yhulia susanto)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul “Pengusaha sambut baik terbitnya PP pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan”

Editor: Darajat Arianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved