Jabar Optimalkan Fungsi 2.680 Puskesos, Ini Peruntukkannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan fungsi 2.680 Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang telah ada dan tersebar di tingkat desa dan kelurahan di 18 kota dan kabupaten. Pada 2020, delapan kota kabupaten lainnya pun akan menyusul membentuk Puskesos.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar, mengatakan dengan Puskesos yang ada saat ini, menjadi potensi yang harus dikembangkan kualitasnya. Selain itu, akan terus ditambah jumlahnya di Jawa Barat.

Puskesos di antaranya menjadi pusat informasi program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa maupun swasta.

• Catat! Hari Ini Ada Pemadaman Listrik di 4 Wilayah Jawa Barat, Bekasi Siaga Mati Lampu hingga 6 Jam

Selain itu, menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk warga miskin dan retan miskin serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpadu di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan

Hal itu dikemukakan Dodo dalam Webinar Nasional "Optimalisasi Peran Puskesos Sebagai Layanan Rujukan Satu Pintu Kesejahteraan Sosial", Kamis (3/9/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Sosial Juliari P Batubara dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memberikan arahan terkait Puskesos. Selain itu, webinar skala nasional tersebut diikuti secara virtual oleh ratusan pemangku kepentingan Dinas Sosial dari seluruh Indonesia.

"Diharapkan sharing informasi dan pengalaman pengelolaan Puskesos dan dukungan kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota," kata Dodo dalam kesempatan tersebut.

• Ayah dan Anak Gelar Rapat di Rumah Lionel Messi, Bahas Nasib Messi di Barcelona

Permasalah data kemiskinan seperti saat penyaluranan bansos terdampak Covid-19 dan masalah masalah sosial lainnya, katanya, bisa ditangani segera di Puskesos, dan jika perlu dirujuk ke tingkat kabupaten/kota.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar seluruh kabupaten/kota di Jabar memiliki Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Terpadu sebagai solusi permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Menurutnya, urgensi Puskesos Terpadu lahir karena pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mulai dari gelandangan, pengemis, anak jalanan, hingga tunasusila kerap tidak dilakukan secara terpadu atau satu pintu.

“Situasi-situasi seperti itu (tidak terpadu) menyebabkan performa mengendalikan ekses sosial ini akhirnya jadi tidak komprehensif,” kata gubernur yang akrab disapa Kang Emil tersebut.

Ia menambahkan, Puskesos Terpadu ini akan dijadikan standar di Jabar untuk melokalisir semua permasalahan sosial dalam satu tempat dengan output menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian tertentu.

“Dengan adanya Puskesos Terpadu itu, semua (PPKS) ada tempatnya sehingga output-nya adalah mereka secepat-cepatnya keluar (dari Puskesos) dan memiliki skill yang bisa disalurkan secara bertanggung jawab,” ucap Kang Emil.

Ia pun berharap, konsep Puskesos Terpadu ini bisa diterapkan hingga level pemerintahan terkecil yaitu desa/kelurahan.

“Kami akan memberikan dukungan jika ada kota/kabupaten yang bisa mengakselerasi Puskesos Terpadu ini,” kata Kang Emil.

Selain itu, Kang Emil menyarankan agar Puskesos bisa secara mandiri mencari sumber dana, salah satunya dengan memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR).

• Ayah dan Anak Gelar Rapat di Rumah Lionel Messi, Bahas Nasib Messi di Barcelona

“Dalam melaksanakan penganggaran Puskesos itu jangan selalu berpikir (dari) dana pemerintah saja. Kalau saya hitung, dana CSR di Indonesia itu lebih dari Rp 17 triliun,” kata Kang Emil.

“Jadi bapak/ibu di Puskesos ini harus jago dan pintar membuat proposal yang menyakinkan, sehingga sumber bantuan dari dana nonpemerintah (salah satunya CSR) ini bisa turun,” tuturnya.

Dalam webinar tersebut, Kang Emil juga memaparkan strategi yang bisa dilakukan pemerintahan di Indonesia untuk mengurangi kemiskinan, antara lain dengan bantuan sosial (bansos) dan subsidi, lapangan pekerjaan, dan wirausaha.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa Puskesos memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan kepada PPKS agar mereka mampu mengubah kondisi dan tidak hanya bergantung kepada bansos yang diberikan.

“Maka di Puskesos ini memang harus menyiapkan program selain rehabilitasi juga nomor dua dan tiganya (lapangan pekerjaan dan wirausaha). Ada pelatihan, dibantu pemasaran, dan lain-lain,” kata Kang Emil.

Sementara ia sendiri mengaku, pihaknya berupaya menciptakan lapangan kerja dengan memperbanyak investasi.

“Investasi ini, karena Jawa Barat indah, maka pariwisata jadi unggulan. Kemudian ekonomi kreatif, industri di mana satu hektar industri (kreatif) ini bisa menghasilkan 100 hingga 150 tenaga kerja,” ujar Kang Emil.

Sementara itu dalam paparannya, Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Juliari P Batubara mengatakan, Puskesos adalah puskesmas untuk kesejahteraan sosial.

“Artinya rakyat yang merasa membutuhkan pelayanan terkait program kesejahteraan sosial bisa datang ke Puskesos itu,” kata Mensos.

Mensos menambahkan, keberadaan Puskesos juga penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski begitu, Mensos mengaku anggaran Kementerian Sosial untuk Puskesos terbatas sehingga ia mendukung adanya peran pemerintah daerah dalam kehadiran Puskesos.

"Kemensos sendiri tidak mungkin menganggarkan terlalu banyak (untuk) Puskesos karena saat ini kami diminta untuk fokus kepada program yang sifatnya bantuan atau intervensi langsung pemerintah pusat kepada yang membutuhkan,” kata Mensos.

“Jadi, solusinya pemerintah daerah juga harus menyadari pentingnya keberadaan Puskesos untuk kemudian menganggarkan (dana untuk Puskesos),” ujarnya

• Kabar Baik Lowongan Kerja BUMN Anak Perusahaan PT Pertamina untuk Lulusan SMA/SMK-S1, Daftar di Sini