Dedi Mulyadi Nilai Penetapan Ganja jadi Tanaman Obat Harus Dikaji Komprehensif, Tidak Bisa Sepihak

TRIBUNJABAR.ID - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan keputusan penetapan ganja sebagai daftar tanaman obat tidak bisa dilakukan sepihak oleh Kementerian Pertanian, tapi harus melibatkan berbagai instansi untuk mengkajinya secara komprehensif.

"Soal itu tidak bisa hanya Kementerian Pertanian, tapi harus komprehensif. Artinya harus ada pengkajian terlebih dahulu dengan Kementerian Kesehatan, Kejagung, BNN dan Polri,” kata Dedi Mulyadi, melalui ponselnya, Sabtu (29/8/2020).

Sebelumnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menetapkan ganja masuk dalam daftar tanaman obat, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian yang ditandatangani pada 3 Februari 2020.

Dedi mengatakan, dalam pandangan hukum hingga saat ini ganja masih masuk dalam katagori narkotika golongan I, sekelas dengan sabu-sabu, kokain dan heroin.

• Enam dari 100 Pelaku Perusakan Mapolsek Ciracas Diperiksa Polisi Militer, Dipicu Kabar Bohong

“Jadi bisa dipahami kalau ganja ini memiliki implikasi hukum dalam penggunaannya,” ujar Dedi.

Dedi Mulyadi pun mencontohkan beberapa waktu lalu masyarakat Indonesia dihebohkan dengan penangkapan seorang pria karena kedapatan menanam ganja.

Pria tersebut sebenarnya menanam ganja hanya untuk kebutuhan pengobatan istrinya, tetapi tetap saja harus berurusan dengan hukum.

“Kalau sekarang ganja menjadi tanaman obat, maka harus dimulai dengan perubahan Undang-undang dan harus dikaji terlebih dahulu secara komprehensif. Tidak bisa sepihak memutuskan,” ujarnya.

Dedi berharap Menteri Pertanian melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan sebelum membuat sebuah keputusan.

• Liverpool Juara Liga Champions, Nobar Bigreds di Stadion Siliwangi Mendunia