Breaking News:

SBMI Minta Pemda Tangani Maraknya TKI Ilegal Asal Indramayu, Jangan Sampai Ada Korban Selanjutnya

Kasus meninggalnya Wastinih (40), warga Desa Pondoh, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu harus dijadikan pelajaran.

Penulis: Handhika Rahman | Editor: Seli Andina Miranti
SBMI Minta Pemda Tangani Maraknya TKI Ilegal Asal Indramayu, Jangan Sampai Ada Korban Selanjutnya
tribunnews
Ilustrasi TKW

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Indramayu meminta kepada pemerintah daerah bertindak tegas menyikapi maraknya Pekerja Migran Indonesia (PMI)/TKW yang direkrut secara ilegal.

Kasus meninggalnya Wastinih (40), warga Desa Pondoh, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu harus dijadikan pelajaran.

Ketua SBMI Cabang Indramayu, Juwarih mengatakan, jangan sampai kasus-kasus serupa kembali menimpa para PMI khususnya asal Kabupaten Indramayu.

Pukul 03.00 Masih Ada, Satu dari Empat Motor Raib Digondol Maling di Rancasari Kota Bandung

"SBMI mendorong pemerintah kabupaten agar lebih proaktif lagi dengan melakukan sosialisasi intens ke desa-desa," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Jumat (28/8/2020).

Menurut Juwarih, sosialisasi pentingnya calon PMI menggunakan jalur resmi untuk berangkat ke luar negeri oleh pemerintah daerah masih sangat minim.

Padahal, Kabupaten Indramayu menjadi salah satu daerah pemasok PMI terbesar di Indonesia.

"Saya belum tahu dinas menyelenggarakan sosialisasi di tingkat desa, sosialisasi tentang PMI yang resmi itu seperti apa," ujarnya.

Pemerintah daerah pun, ditekankan Juwarih mesti bisa memberantas para sponsor ilegal tersebut agar menghentikan praktiknya.

Berdasarkan pengakuan para PMI ke SBMI, jumlah dari para PMI ilegal asal Kabupaten Indramayu jumlahnya bahkan ada ratusan.

WAWANCARA KHUSUS Cucu Wapres Maruf Amin, Adly Fayruz Maju di Pilkada Karawang, Aji Mumpung Ada Abah?

Sebagian ada yang mengalami sakit namun tidak mendapat perawatan dan dibiarkan begitu saja oleh pihak sponsor.

Pemerintah pun sulit untuk mengcover jaminan sosial bagi para PMI jika status mereka ilegal.

"Kalau ilegal ya secara otomatis mereka tidak ada jaminan sosial. Jaminan sosial mereka hilang," ujarnya.

Ridwan Kamil Masih Melarang, Ini Alasan Kota Bandung Izinkan Tempat Hiburan Malam Buka

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved