Temuan BPK, Banyak Aset SMA di Jabar Tidak Dapat Ditelusuri, Nilainya Rp 310 Miliar

Peralihan kewenangan pendidikan SMA di Jabar dari pemerintah daerah kota dan kabupaten ke Pemprov Jabar

Penulis: Mega Nugraha | Editor: Ichsan
Tribunnews.com
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Peralihan kewenangan pendidikan SMA di Jabar dari pemerintah daerah kota dan kabupaten ke Pemprov Jabar berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sempat menyisakan masalah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pertanggung Jawaban Keuangan Pemprov Jabar 2019 menyebutkan, ada 1,429 data aset gedung dan bangunan sekolah yang diperoleh dari pemerintah daerah belum dapat ditelusuri keberadaan fisiknya.

Adapun nilai dari aset yang tidak dapat ditelusuri itu jumlahnya jika diuangkan menjadi Rp 310.579.643.951,71. Gedung dan bangunan yang tidak dapat ditelusuri tersebut tercatat pada 161 sekolah.

PSBB Proporsional di Bodebek Diperpanjang Hingga 31 Agustus 2020

Dalam laporannya, BPK melakukan konfirmasi dan cek fisik secara teruji pada dua SMA negeri di Kota Bandung, satu SMA negeri dan SMK negeri di Kabupaten Bandung Barat. Bangunan dan aset itu berada di banyak SMA dan SMK Negeri di berbagai kota dan kabupaten di Jabar.

‎Saat dikonfirmasi pada Kadisdik Jabar Dedi Sopandi membenarkan adanya temuan BPK soal aset berupa bangunan sekolah yang sempat tidak bisa ditelusuri.

"Jadi aset-aset sekolah itu yang asetnya masih aset milik desa desa, jadi bangunan sekolahini asetnya berdiri di tanah milik desa," ujar Dedi di Jalan Pasteur, Selasa (18/8/2020).

KBM Tatap Muka Belum Diizinkan, Pemkab Sumedang Siapkan 7 Metode Pembelajaran

Atas temuan itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Inspektorat ‎untuk menyelesaikan temuan tersebut. Apalagi, nilainya mencapai ratusan miliar.

"Kami sudah generalisasi. Solusinya paling cepat dengan sewa menyewa bersama desa, jadi uang sewanya masuk ke pendapatan desa," ucap dia.

Ia menerangkan, penyebab terjadinya itu tidak lepas dari awal mula pembangunan gedung atau aset tersebut.

"Ya karena itu aspek historis pembangunan awal di sekolah tersebut yang menggunakan tanah milik desa," ucap Dedi.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved