Puluhan Anggota DPRD Ambon Studi Banding ke Jabar di Tengah Pandemi Corona

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Puluhan anggota DPRD Kota Ambon melakukan studi banding dalam rangka refocusing perubahan anggaran ke Jawa Barat.

Kegiatan itu menuai kecaman dari sejumlah pihak.

Tokoh pemuda Kota Ambon Mahmut Latif mempertanyakan studi banding yang dilakukan anggota dewan di tengah pandemi Covid-19.

“Ini mengapa anggota DPRD ke luar daerah untuk studi banding di tengah situasi sulit seperti ini untungnya apa bagi masyarakat,” kata Mahmut Latif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/8/2020).

Sebanyak 33 anggota DPRD Kota Ambon ikut dalam studi banding itu.

Mereka berangkat ke Jawa Barat dari Bandara Pattimura Ambon pada Rabu siang.

Menurut Mahmut, kegiatan studi banding itu tak membawa dampak positif bagi masyarakat Ambon.

Seharusnya, kata dia, studi banding dilakukan secara virtual di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Kita ini sudah hidup di dunia digital, kalau hanya sekedar mencari referensi bisa lewat diskusi webinar tanpa harus membuang-buang uang daerah, ini sangat menyedihkan sekali, karena mereka pergi saat masyarakat sedang kesusahan,” ungkap mantan Ketua Umum HMI Cabang Ambon ini.

Ia menambahkan, perjalanan dinas puluhan anggota DPRD itu patut dipertanyakan karena tak relevan dengan kondisi saat ini.

“Menurut saya sebaiknya anggaran itu dialokasikan kepada warga dan kelompok UMKM yang terdampak Covid-19 itu jauh lebih urgen,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Pemantau Kebijakan Publik Maluku (PMBK) Stefi menyayangkan keputusan DPRD Kota Ambon melakukan perjalanan dinas di tengah pandemi Covid-19.

“Untuk apa menghambur-hamburkan uang rakyat kalau kegiatan itu tidak membawa dampak apa-apa pada masyarakat, yang lalu-lalu juga begitu tapi apa yang kita dapatkan,” katanya.

“Itu menandakan mereka tidak sensitif dengan situasi saat ini, masa kondisi seperti ini mereka nekat pergi dengan uang rakyat,” katanya.

Ketua DPRD Kota Ambon Elly Toisuta mengatakan, studi banding dilakukan untuk mencari referensi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD 2019.

“Studi banding ini dilakukan karena terjadi refocusing sehingga kita harus mencari referensi,” katanya.

Ia mengaku dalam studi banding tersebut sejumlah komisi juga berkunjung ke beberapa kementerian.

Kunjungan itu sempat tertunda sehingga pada kesempatan kali ini mereka akan langsung mengunjungi beberapa kementerian.