Breaking News:

Vila Nurhadi di Bogor Disita, KPK Temukan Belasan Motor Gede dan Empat Mobil Mewah

Suap ditujukan agar Nurhadi menangani dua perkara yang melibatkan perusahaan Hiendra di MA.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi 

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset yang diduga milik mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Jumat (7/8). Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri menyatakan penyidik KPK menyita vila Nurhadi yang berlokasi di kawasan Gadog, Bogor, Jawa Barat.
Tak hanya vila, ada belasan motor gede dan empat mobil mewah juga disita tim penyidik.

Sebelum penyitaan dilakukan, kata Ali, tim KPK menggeledah di vila tersebut pada Senin (9/3). Saat penggeledahan itulah, ujar Ali, ditemukan belasan motor gede dan empat mobil mewah.

Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, diduga kuat menerima sejumlah uang berupa cek dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto. Rincian suap yang diberikan berupa sembilan lembar cek senilai Rp 46 miliar.

Suap ditujukan agar Nurhadi menangani dua perkara yang melibatkan perusahaan Hiendra di MA. Perkara yang ditangani Nurhadi, pertama, berasal dari kasus perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau PT KBN dan perkara perdata saham di PT MIT.
Dalam penanganan perkara itu, Hiendra diduga meminta memuluskan penanganan perkara Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi Nomor: 2570 K/Pdt/2012 antara PT MIT dan PT KBN.

Kedua, pelaksanaan eksekusi lahan PT MIT di lokasi milik PT KBN oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan. Selain itu, Nurhadi juga diminta Hiendra untuk menangani perkara sengketa saham PT MIT yang diajukan dengan Azhar Umar. Hiendra diduga memberikan uang Rp 33,1 miliar kepada Nurhadi melalui Rezky. Penyerahan uang itu dilakukan secara bertahap dengan total 45 kali transaksi.

Beberapa transaksi juga dikirimkan Hiendra ke rekening staf Rezky. KPK menduga penyerahan uang itu sengaja dilakukan agar tidak mencurigakan penggelembungan pengiriman uang. Sebab, nilai transaksi terbilang besar.

Dalam kasus penerimaan gratifikasi, Nurhadi diduga menerima uang sebesar Rp 12,9 miliar melalui Rezky. Uang tersebut guna memuluskan penanganan perkara sengketa tanah, di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian. Uang itu diterima Nurhadi dalam rentang waktu Oktober 2014 hingga Agustus 2016.

Sebagai pihak penerima, Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hiendra sebagai pihak pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Nurhadi dan Rezky ditangkap setelah empat bulan buron. Dalam kasus Hiendra buron dan diburu tim penyidik.***

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved